Perumda Kebun Binatang Surabaya (KBS) masih mencari direksi baru. Setelah seluruh peserta seleksi sebelumnya gagal melewati psikotes, proses perekrutan diulang dari awal dengan jumlah pendaftar yang masih sangat sedikit.
Dalam proses sebelumnya, sembilan nama dinyatakan lolos seleksi administrasi pada Oktober 2025. Jumlah peserta kemudian bertambah menjadi 13 orang, tetapi seluruhnya gugur dalam tahap psikotes pada April 2026.
Seleksi terbaru dibuka untuk tiga posisi sekaligus, yakni Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan Perumda KBS.
Yuga Prati Sabda Widyawasta Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya mengatakan, hingga saat ini jumlah pendaftar yang diketahui baru sekitar tiga orang. Jumlah tersebut belum cukup untuk menciptakan proses seleksi yang kompetitif.
“Jumlah pendaftar yang saya ketahui masih sangat sedikit, sekitar tiga orang. Kondisi tersebut membuat proses seleksi belum cukup kompetitif,” kata Yuga yang juga mantan Ketua Panitia Khusus Raperda Kebun Binatang Surabaya (KBS) itu dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Kekosongan jabatan Direktur Utama KBS telah berlangsung sejak sebelum anggota DPRD Kota Surabaya periode sekarang dilantik pada Agustus 2024. Selama kekosongan tersebut, operasional perusahaan dijalankan oleh Direktur Operasional dan Direktur Keuangan.
Minimnya jumlah peserta menjadi perhatian padahal penghasilan Direktur Utama KBS dinilai cukup layak. Menurut Yuga, nilainya telah berada pada kisaran dua digit sehingga seharusnya dapat menarik minat kalangan profesional.
“Penghasilan Direktur Utama KBS cukup layak. Nilainya berada pada kisaran dua digit. Karena itu, penghasilan direksi bukan sesuatu yang terlalu kecil atau tidak sebanding dengan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Meski demikian, jabatan direksi KBS membutuhkan kualifikasi yang tidak sederhana. Calon direksi harus memahami pengelolaan bisnis sekaligus memiliki perhatian terhadap kesejahteraan dan konservasi satwa. KBS tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan karena juga menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan lembaga konservasi.
Yuga menjelaskan, status Perumda yang disandang KBS saat ini bukan berarti orientasinya semata mengejar laba. Sebagai lembaga konservasi dengan luas lahan sekitar 14 hektare, jauh di atas ambang batas 8 hektare yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk disebut “kebun binatang”, KBS tetap punya tanggung jawab menjaga kesejahteraan satwa.
Beberapa praktik lama pun sudah dihentikan demi kesejahteraan satwa, termasuk wahana tunggang gajah dan pertunjukan sirkus. “Namun, sekarang kegiatan seperti tunggang gajah dan pertunjukan sirkus sudah tidak diperbolehkan karena aturan kesejahteraan satwa semakin ketat,” kata Yuga, yang mengaku dulu justru menganggap naik gajah sebagai daya tarik utama KBS. Sebagai gantinya, direksi menambah wahana lain yang tidak melibatkan eksploitasi satwa untuk tetap mendatangkan pendapatan.
Harga tiket masuk KBS sendiri belum naik sejak sekitar 2014, meski beban operasional dan biaya pakan satwa terus membengkak. “Karena itu, apabila masyarakat merasa harga makanan atau minuman di dalam KBS cukup mahal, hal tersebut merupakan salah satu cara direksi mencari pendapatan tambahan,” jelas Yuga, dengan tujuan menjaga tiket tetap terjangkau bagi semua kalangan, mengingat KBS adalah destinasi nostalgia yang punya ikatan emosional kuat bagi warga Surabaya.
Oleh karena itu, direksi yang baru dituntut mampu meningkatkan pendapatan, tetapi tetap memastikan kesehatan, nutrisi, kesejahteraan, dan perlindungan satwa menjadi prioritas.
“Harapan kami, orang-orang yang terpilih benar-benar mencintai satwa, memahami konservasi, serta mampu menjalankan bisnis,” kata Yuga.
Perda terbaru menetapkan masa jabatan direksi selama tiga tahun, lebih pendek dibanding aturan sebelumnya yang mencapai lima tahun. Direksi juga tidak lagi memperoleh hak pensiun, tetapi dapat menerima tantiem atau insentif apabila mampu memenuhi target pendapatan dan laba perusahaan.
Menurut Yuga, sistem tersebut dirancang agar direksi bekerja berdasarkan target dan tidak sekadar menduduki jabatan.
“Direksi tidak boleh hanya menduduki jabatan dan berharap memperoleh hak pensiun tanpa menghasilkan kinerja,” tuturnya.
KBS sebenarnya menunjukkan perbaikan kinerja keuangan dengan membukukan laba sekitar Rp9 miliar pada 2025. Capaian tersebut diperoleh ketika perusahaan masih beroperasi tanpa Direktur Utama definitif.
Meski kinerja keuangan mulai membaik, kegagalan seluruh peserta pada psikotes sebelumnya dan minimnya pendaftar dalam seleksi terbaru memunculkan pertanyaan mengenai penyebab rendahnya daya tarik posisi tersebut.
Kondisi itu dapat berkaitan dengan beratnya tanggung jawab, standar seleksi, kebutuhan kompetensi yang sangat khusus, maupun dampak kasus hukum yang sedang menjadi perhatian publik.
Yuga mengajak profesional bisnis, pencinta satwa, serta pakar konservasi untuk mengikuti seleksi terbuka tersebut.
“Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi orang yang memahami konservasi maupun bisnis,” ujarnya.
Informasi mengenai seleksi terbuka Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan Perumda KBS dapat diakses melalui laman resmi Pemerintah Kota Surabaya surabaya.go.id.(iss/ham)
