HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjadi perhatian berbagai kalangan, terutama terkait arah kebijakan moneter Indonesia ke depan.
Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, mulai dari ruang fiskal yang relatif terbatas, meningkatnya beban pembiayaan negara, hingga ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi.
Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Arief Poyuono, menilai Bank Indonesia tetap menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Menurutnya, independensi dan kredibilitas bank sentral menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dinamika global.
Hal tersebut disampaikan Arief Poyuono dalam wawancara dengan awak media pada Selasa, 28 Juli 2026.
Menurut Arief, selama memimpin Bank Indonesia sejak 2018, Perry Warjiyo telah berperan dalam menjaga stabilitas moneter nasional di tengah berbagai tekanan, termasuk pandemi Covid-19. Ia juga menilai Bank Indonesia mampu menjaga kesinambungan kebijakan moneter dalam masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Perry Warjiyo selama menjabat sejak 2018 berhasil menjaga stabilitas moneter Indonesia dalam berbagai tekanan, terutama saat pandemi Covid-19. Beliau juga mampu menjaga kesinambungan kebijakan ketika terjadi transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto. Itu menunjukkan bahwa Bank Indonesia memiliki institusi yang kuat,” ujar Arief.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak semakin ringan. Menurutnya, ruang fiskal pemerintah saat ini relatif lebih sempit akibat meningkatnya berbagai kewajiban pembiayaan negara. Dalam situasi tersebut, peran Bank Indonesia menjadi semakin strategis dalam menjaga stabilitas moneter dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional.
*Target Pertumbuhan 8 Persen Harus Diikuti Evaluasi
Terkait target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, Arief menilai target tersebut merupakan bentuk optimisme yang patut didukung. Pemerintah, kata dia, telah menjalankan sejumlah program strategis, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, Danantara, hingga program hilirisasi industri nasional.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap indikator ekonomi secara objektif.
“Kalau pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran lima persen, berarti perlu dilakukan penyempurnaan terhadap implementasi program-program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi nasional,” katanya.
Arief menegaskan bahwa evaluasi tidak berarti menghentikan program pemerintah. Sebaliknya, evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap anggaran negara dapat memberikan dampak ekonomi yang optimal.
“Evaluasi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuannya bukan menghentikan program, melainkan memastikan setiap anggaran menghasilkan dampak ekonomi yang optimal,” ujarnya.
*Empat Tantangan Utama Gubernur BI Baru
Arief menyebut setidaknya ada empat tantangan utama yang harus dihadapi Bank Indonesia di bawah kepemimpinan baru.
Pertama, menjaga kepercayaan investor domestik dan internasional. Menurutnya, Bank Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemerintah dan ekspektasi pelaku pasar.
Kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Fluktuasi nilai tukar, kata Arief, harus dikelola dengan instrumen moneter yang tepat agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi maupun perdagangan.
Ketiga, mengantisipasi potensi arus keluar modal atau capital outflow. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Bank Indonesia harus mampu mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan, termasuk suku bunga dan pengelolaan likuiditas, sehingga daya tarik investasi di Indonesia tetap terjaga.
Keempat, mengendalikan inflasi. Stabilitas harga dinilai sangat penting karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Karena itu, kebijakan suku bunga harus diterapkan secara proporsional agar dapat mengendalikan inflasi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
*Koordinasi Fiskal dan Moneter Harus Diperkuat
Arief juga menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.
Menurutnya, kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua instrumen yang saling melengkapi. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal melalui belanja negara dan penerimaan negara, sementara Bank Indonesia memiliki mandat dalam menjaga stabilitas moneter. Meski demikian, ia menekankan bahwa koordinasi tersebut tidak boleh mengurangi independensi Bank Indonesia.
“Independensi Bank Indonesia harus tetap dijaga sebagaimana diamanatkan konstitusi dan undang-undang. Justru dengan independensi itulah kepercayaan pasar dapat dipertahankan sehingga kebijakan pemerintah memperoleh dukungan dari pelaku ekonomi,” kata Arief.
Ia menilai sosok yang nantinya memimpin Bank Indonesia tidak hanya harus memiliki kapasitas teknis, tetapi juga mampu menjaga kesinambungan kebijakan atau policy continuity serta meningkatkan kredibilitas institusi di mata investor dan masyarakat.
“Pemimpin baru Bank Indonesia harus mampu membaca dinamika ekonomi global, memahami serta dekat dengan jaringan keuangan internasional, menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, memperkuat sektor keuangan, serta membangun koordinasi yang efektif dengan pemerintah tanpa mengurangi independensi bank sentral,” ujarnya.
*Stabilitas Moneter Fondasi Pertumbuhan Ekonomi
Arief menegaskan bahwa stabilitas moneter merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
Menurutnya, dunia usaha membutuhkan kepastian nilai tukar, inflasi yang terkendali, suku bunga yang kredibel, serta sistem keuangan yang sehat. Karena itu, siapa pun yang nantinya memimpin Bank Indonesia akan memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Ia juga mengingatkan mandat Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Menurut Arief, kebijakan moneter Bank Indonesia harus diarahkan untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia menambahkan, stabilitas nilai rupiah tidak hanya berkaitan dengan nilai tukar, tetapi juga kestabilan harga barang dan jasa.
*BI dan Stabilitas Sistem Keuangan
Lebih lanjut, Arief menilai stabilitas sistem keuangan memiliki keterkaitan erat dengan efektivitas kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, sistem keuangan harus mampu berfungsi secara efektif dan efisien serta memiliki ketahanan terhadap gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan terjaganya stabilitas sistem keuangan, fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan dapat berjalan secara optimal sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Arief mengatakan, krisis ekonomi global 2008-2009 memberikan pelajaran penting mengenai semakin kuatnya keterkaitan antara sektor makroekonomi dan sistem keuangan atau macrofinancial linkages.
“Sistem keuangan yang tidak berfungsi dengan baik akan menurunkan efektivitas kebijakan moneter, mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, dan dapat berakibat pada perlambatan pertumbuhan hingga kontraksi ekonomi,” katanya.
Karena itu, ia menilai terwujudnya stabilitas sistem keuangan merupakan tanggung jawab bersama berbagai otoritas sektor keuangan, termasuk Bank Indonesia.
Di sisi lain, Bank Indonesia juga memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan terkait dengan fungsi sebagai Lender of Last Resort (LoLR), yakni otoritas yang memiliki kewenangan menyediakan likuiditas ketika terjadi kondisi krisis.
*Harapan untuk BI dan Gubernur Baru
Sebagai komisaris Pelindo, Arief juga berharap Bank Indonesia terus memperkuat perannya dalam mendukung transformasi digital dan efisiensi sistem pembayaran di sektor kepelabuhanan.
Menurutnya, BI harus memiliki komitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.
Dalam konteks bisnis Pelindo, Arief berharap peran Bank Indonesia dapat semakin mendorong elektronifikasi transaksi, memperkuat sistem pembayaran non-tunai, serta menjadi mitra strategis dalam transformasi digital ekosistem pelabuhan.
Ia menilai integrasi sistem digital antara ekosistem pelabuhan dan sektor perbankan dapat menciptakan efisiensi layanan logistik sekaligus memperkuat daya saing industri maritim nasional.
“Bank Indonesia dapat mendorong ekosistem pelabuhan agar terintegrasi secara digital guna menciptakan efisiensi layanan logistik, termasuk dengan mendukung platform Adhara, produk Pelindo yang merupakan platform digital terintegrasi milik Pelindo Group untuk layanan logistik maritim dan pelabuhan yang terhubung dengan sistem perbankan,” ujar Arief.
Pada akhirnya, Arief menilai tantangan terbesar bagi Gubernur Bank Indonesia yang baru bukan sekadar menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek, melainkan memastikan bank sentral tetap kredibel, independen, dan mampu merespons perubahan ekonomi global secara cepat dan tepat.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan tercapai apabila stabilitas moneter terganggu. Karena itu, siapa pun yang memimpin Bank Indonesia nantinya memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks,” pungkasnya. (*)
