Jakarta: Masyarakat masih mengeluhkan keterbatasan daya tampung SMP dan SMA negeri di sejumlah wilayah Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta segera menyusun peta jalan (roadmap) penambahan sekolah negeri untuk mengatasi persoalan daya tampung sekolah secara bertahap dan terukur.
"Keluhan yang paling sering kami terima adalah masih terbatasnya daya tampung SMP dan SMA negeri. Karena itu, saya meminta pemerintah memiliki roadmap yang jelas terkait penambahan unit sekolah baru,” kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Raden Gusti Arief Yulifard, saat rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan, dikutip pada Selasa, 28 Juli 2026.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menyebut minimnya daya tampung sekolah negeri menjadi salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan warga saat reses di wilayah konstituennya. Dia menilai penambahan sekolah negeri harus menjadi perencanaan jangka panjang agar setiap anak memiliki kesempatan sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala keterbatasan kapasitas sekolah.
Ilustrasi belajar mengajar di sekolah. Foto- dok MI
Selain persoalan daya tampung sekolah negeri, Gusti menyoroti terbatasnya layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut dia, kebutuhan masyarakat terhadap sekolah inklusif terus meningkat, sedangkan fasilitas yang tersedia belum mengakomodasi seluruh peserta didik.
“Di dapil (daerah pemilihan) saya masih banyak anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan sekolah inklusif. Daya tampung saat ini masih kurang, karena itu perencanaan unit sekolah baru maupun penambahan fasilitas pendidikan inklusif harus menjadi catatan prioritas,” ungkap Gusti.
Baca Juga :
Sekolah Nasional Terintegrasi Dimulai untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan
