Rafi Aufa Mawardi Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) menyatakan, kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, melainkan juga menyentuh pemerataan infrastruktur sekolah.
Menurutnya, distribusi anggaran pendidikan saat ini cenderung diarahkan pada program yang menjadi prioritas pemerintah, sementara persoalan infrastruktur sekolah belum memperoleh perhatian yang proporsional.
“Potret tersebut menggambarkan anomali atau ketimpangan yang sistemik. Pemerintah hanya berfokus pada satu program, tetapi belum melihat persoalan pendidikan yang lebih besar, terutama terkait infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya sosial yang menunjang proses belajar,” terangnya pada Selasa (28/7/2026).
Ia menilai, pemenuhan gizi dan fasilitas pendidikan yang layak merupakan aspek saling berkaitan dalam menciptakan pembelajaran yang optimal, sehingga menurutnya pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan agar peluang murid berkembang lebih besar.
Kondisi fasilitas sekolah yang kurang layak menurutnya bisa mengurangi kualitas belajar murid. Bahkan menurutnya, kondisi itu tidak hanya menghambat proses pembelajaran, tapi juga berpotensi mempengaruhi kondisi psikologis murid sehingga menurunkan motivasi belajar.
“Anak yang sehat secara fisik dan didukung lingkungan belajar yang kondusif akan lebih mudah mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Sebaliknya, ketika lingkungan belajarnya tidak mendukung, tujuan pendidikan sulit tercapai secara optimal,” ujarnya.
Pihaknya berharap, pemerintah bisa membuat kebijakan pendidikan yang lebih integratif melalui pembukaan ruang dialog dengan guru, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan. Selain memastikan aspek gizi melalui MBG, perlu ada integrasi dengan perbaikan substansi kurikulum, pemerataan fasilitas, serta peningkatan kualitas guru. Dengan begitu, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,” ucapnya.
Seperti diketahui, sejumlah sekolah rusak tengah menjadi perbincangan masyarakat di tengah pelaksanaan program MBG, beberapa di antaranya yakni SDN Pandankrajan 1 Mojokerto, SD Tanggirejo Grobogan, hingga SDN Kebayoran Lama Selatan. (ris/saf/ipg)
