Jakarta, VIVA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap mengedepankan koridor hukum dalam setiap kebijakan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Penegasan itu disampaikan di tengah polemik sayembara tangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, kreativitas kepala daerah dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat merupakan hal yang positif. Namun, inovasi tersebut tidak boleh menggeser peran aparat penegak hukum (APH) maupun memicu praktik main hakim sendiri.
“Ya, saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok, yang maksimal begitu ya,” ujar Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Juli 2026.
Menurut Bima, berbagai terobosan boleh dilakukan pemerintah daerah sepanjang tidak mengurangi pentingnya koordinasi dengan aparat penegak hukum. Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP, hingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan wilayah.
“Ya, jadi mungkin ada kreasi-kreasi inovasi lain, tetapi setidaknya tidak kemudian mengurangi arti koordinasi dengan APH karena itu yang sangat terpenting. Ya, koordinasi kepala daerah bersama APH di daerah dan jajaran pemda itu sangat penting,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus merespons kekhawatiran sejumlah pihak bahwa sayembara yang diumumkan Dedi Mulyadi berpotensi mendorong masyarakat bertindak di luar hukum atau melakukan aksi main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan.
Menanggapi hal itu, Bima kembali menekankan bahwa penegakan hukum harus tetap berada di tangan aparat yang berwenang.
“Makanya kan nomor satu itu tetap koordinasi bersama APH dan jajaran yang ada di pemda seperti Pol PP, Kesbang, dan lain-lain begitu,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah sebaiknya lebih memprioritaskan penguatan patroli keamanan daripada langsung menghadirkan berbagai skema baru yang berpotensi menimbulkan tafsir berbeda di masyarakat.
“Jadi kalaupun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum. Dan menurut saya patroli itu kunci,” ungkap dia.
