jpnn.com, JAKARTA - Nasib sekitar enam juta orang dalam mata rantai industri hasil tembakau dinilai terancam apabila aturan turunan PP 28 Tahun 2024 diterapkan tanpa mempertimbangkan karakter tembakau lokal dan kondisi ekonomi petani.
Kekhawatiran utama petani adalah menurunnya kebutuhan industri terhadap hasil panen dalam negeri akibat rencana pembatasan kadar tar dan nikotin pada produk tembakau.
BACA JUGA: Jaga Keberlangsungan Industri Hasil Tembakau, Bea Cukai Malang Intensifkan Asistensi
Ketentuan tersebut dinilai tidak sesuai dengan karakter alami sejumlah varietas tembakau yang dibudidayakan di Indonesia.
Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Yudha Sudarmaji mengatakan pembatasan terhadap industri hasil tembakau berpotensi berdampak langsung pada daya serap pabrik terhadap bahan baku lokal.
BACA JUGA: Presiden Diminta Tunda Aturan Turunan PP Kesehatan yang Dinilai Ancam Industri Tembakau
“Yang paling kami khawatirkan adalah berkurangnya serapan tembakau petani. Kalau industri tidak lagi membutuhkan tembakau dengan karakter seperti yang dihasilkan petani lokal, maka hasil panen tidak akan terbeli,” ujar Yudha dalam keterangannya dikutip, Selasa (28/7).
Ia juga mengkhawatirkan industri akan beralih menggunakan tembakau impor yang dianggap lebih sesuai dengan ketentuan baru. Kondisi tersebut dinilai dapat semakin mempersempit pasar bagi hasil panen petani dalam negeri.
BACA JUGA: Petani Tembakau Bondowoso Ungkap Kekhawatiran Terkait Rancangan Aturan Penyeragaman Kemasan
Menurut Yudha, ekosistem hasil tembakau di Indonesia melibatkan sekitar enam juta orang, mulai dari petani, buruh tani, pekerja pengolahan, tenaga distribusi, hingga pekerja pabrik.
Karena itu, APTI meminta pemerintah mengkaji kembali aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024 sebelum diberlakukan. Pemerintah juga didesak membuka ruang dialog dengan petani, pekerja, serta pelaku industri hasil tembakau.
“Kami ingin pemerintah memperhatikan keberlangsungan petani tembakau. Bagi banyak daerah, termasuk Temanggung, tembakau merupakan sumber penghidupan utama masyarakat,” kata Yudha.
Koordinator petani, Yamuhadi menilai pembatasan kadar tar dan nikotin sulit diterapkan pada tembakau lokal karena kandungan tersebut dipengaruhi varietas dan karakter alami tanaman.
“Tanaman tembakau kami memang secara alami memiliki kadar nikotin yang tinggi dan itu tidak bisa diubah karena merupakan karakter tanaman,” ujarnya.
Selain pembatasan tar dan nikotin, petani turut menolak rencana penerapan kemasan polos atau plain packaging pada produk rokok. Kebijakan tersebut dikhawatirkan menekan aktivitas industri hasil tembakau dan berujung pada berkurangnya pembelian bahan baku dari petani.
Petani menilai dampak kebijakan tidak hanya akan dirasakan oleh perusahaan rokok, tetapi juga menjalar ke sektor hulu. Penurunan produksi industri dinilai dapat menyebabkan hasil panen tidak terserap dan menekan perekonomian daerah penghasil tembakau.
Yamuhadi mengatakan tembakau masih menjadi salah satu komoditas paling ekonomis bagi masyarakat di kawasan dataran tinggi, khususnya ketika memasuki musim kemarau.
Penolakan terhadap aturan tersebut disuarakan petani dari berbagai sentra produksi, antara lain Temanggung, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Sekitar 300 hingga 500 petani mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta untuk meminta pemerintah membatalkan atau mengkaji ulang aturan yang mereka persoalkan.
Yamuhadi menegaskan gerakan tersebut bukan hanya mewakili petani dari Temanggung, melainkan petani tembakau lintas daerah.
“Ini bukan hanya aksi petani tembakau Temanggung, tetapi aksi bersama petani tembakau dari berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Wonosobo, Klaten, Magelang, Boyolali, dan daerah lainnya,” katanya.
Petani berharap kebijakan pengendalian produk tembakau tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan, tetapi juga keberlanjutan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada komoditas tersebut.
Mereka juga mengingatkan bahwa pemberlakuan regulasi tanpa dialog dengan pihak terdampak berpotensi memunculkan persoalan baru, terutama menurunnya serapan tembakau lokal dan terganggunya mata pencaharian pekerja di seluruh rantai produksi. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pirlo Gagal Latih Italia, Paolo Maldini dan Leonardo Mundur dari FIGC
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Mesyia Muhammad
