Satu tersangka pembacokan dalam keributan di Surabaya akhirnya menyerahkan diri ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/7/2026). Keributan yang terjadi antarwarga kian menjadi fenomena sosial yang lazim di metropolitan dan terkadang dipicu persoalan ekonomi.
Keributan dimaksud terjadi di sejumlah lokasi pada Sabtu dan Minggu lalu. Yang terlibat ialah sejumlah juru tagih atau debt collector peranakan suku tertentu dan kelompok warga yang membawa identitas perguruan pencak silat.
Cekcok itu diawali niat sejumlah juru tagih menarik satu mobil Suzuki Karimun milik seorang pegawai klub hiburan di dekat Taman Apsari, Surabaya pusat, Sabtu dini hari. Penarikan diduga karena kredit macet yang dialami pemilik mobil. Kelompok juru tagih menunggu pemilik selesai bekerja untuk menarik kendaraan dimaksud.
Masalah mulai muncul ketika juru tagih melihat ada orang bukan pemilik hendak memindahkan mobil tersebut. Mereka menolak pemindahan diduga oleh juru parkir valet. Masalah ini dimediasi oleh satuan pengamanan dan juru parkir.
Namun, masalah membesar karena kelompok juru tagih dianggap tak dapat menunjukkan dokumen keabsahan untuk penarikan itu. Situasi memanas menjadi keributan antara juru tagih dan juru parkir. Awalnya terjadi perkelahian tangan kosong. Karena kalah jumlah, kelompok juru tagih sempat mundur.
Beberapa saat kemudian, kelompok juru tagih datang kembali dan salah satunya membawa parang. Seorang juru tagih menyabetkan parang sehingga melukai dua juru parkir. Korban berinisial F (25) mengalami luka sobek di kaki sedangkan D (28) terluka sabetan di lengan kiri sehingga dibawa ke rumah sakit.
Naas, seorang juru tagih berinisial RM malah terkena sabetan parang temannya sendiri. Sabetan memutus jari manis kiri. Juru tagih yang membawa dan menggunakan senjata itu diketahui berinisial S. Ia akhirnya menyerahkan diri ke polisi pada Senin.
Beberapa jam setelah kejadian, kedua korban melaporkan keributan dan pembacokan itu ke Kepolisian Sektor Genteng. Insiden itu mengundang rasa tidak terima dari rekan-rekan korban. Pada Sabtu malam sampai Minggu dinihari, kelompok teman-teman juru parkir merazia sejumlah orang yang dicurigai juru tagih di kawasan Surabaya pusat. Mereka juga mencari lokasi berkumpul juru tagih.
Kedua kelompok yang membawa senjata yakni celurit dan parang nyaris bentrok di Jalan Pandegiling, Jalan Teuku Umar, dan Jalan Diponegoro. Bentrokan bisa dicegah karena petugas terlebih dahulu datang ke lokasi.
Menurut Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Luthfie Sulistiawan, bentrokan itu dapat segera diatasi sehingga tidak sampai menelan korban. ”Saya perintahkan penyelidikan terhadap kelompok pembacokan dan kelompok yang sweeping (razia),” katanya.
”Senin (27/7/2026), seorang pelaku pembacokan menyerahkan diri ke kami sehingga proses hukum dapat dilaksanakan,” ujar Luthfie. Penyerahan diri pelaku berinisial S itu setelah didorong dan dijamin organisasi massa tempat S beraktivitas.
Luthfie melanjutkan, kedua kelompok telah dipanggil dan dimediasi serta berkomitmen mencegah masalah meluas. Pelaku pembacokan telah menyerahkan diri dan bersedia terkena proses hukum. Insiden ini tak sampai meruncing menjadi kebencian antarkelompok berlatar suku, agama, ras, antargolongan (SARA).
Kedua kelompok telah memahami bahwa keributan terjadi bukan dilatari oleh kebencian SARA. Insiden terjadi sebagai ekses dari profesi di mana tindakan berujung keributan sampai jatuh korban terluka. Kedua kelompok memahami dan tidak ingin melihat masalah ini dari perspektif SARA. Proses hukum sedang berjalan dan diharapkan berlaku adil.
Catatan Kompas, sejumlah bentrokan antarkelompok terjadi di Surabaya. Di era media sosial, setidaknya setiap bulan ada saja unggahan mengenai keributan warga. Latar belakangnya tawuran, eksistensi kelompok, premanisme, perebutan parkir, masalah penagihan, penguasaan properti, hingga dipicu masalah pribadi misalnya perebutan kekasih.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, akan terus berkoordinasi dengan polisi, tentara, tokoh agama dan masyarakat untuk mencegah atau setidaknya menekan insiden sosial yang melibatkan antarkelompok.
”Yang patut dan akan diberantas berkaitan dengan premanisme dan berlatar SARA,” kata Eri. Pemberantasan itu maksudnya, kekerasan dan kejahatan berlatar premanisme, memakai isu SARA, tidak boleh mendapat tempat di ibu kota Jatim yang berpopulasi 3,1 juta jiwa ini.
Eri menegaskan, Surabaya sebagai bandar atau kota pelabuhan berstatus metropolitan merupakan Indonesia mini. Dengan demikian, Surabaya bukan milik salah satu kelompok kecuali warganya yang menerima keberagaman dan kesetaraan.
Kalau secara ekonomi aman, tidak lagi lapar, buat apa mencari masalah.
Secara terpisah, sosiolog Universitas Brawijaya, Malang, Anton Novenanto berpandangan, bentrokan antarwarga nyaris tidak pernah keluar dari persoalan tekanan ekonomi. Secara sederhana, yang terlibat gesekan biasanya kelompok masyarakat yang menikmati lapisan bawah atau remah-remah ekonomi.
”Di perkotaan atau metropolitan, masalah tekanan ekonomi, perebutan kue ekonomi, itu persoalan mendasar orang marjinal yang memicu persaingan dan perebutan,” kata Anton. Persaingan dan perebutan besar potensinya menjadi gesekan atau insiden secara sosial.
Anton mengatakan, kelompok warga dengan ekonomi mapan tidak berkepentingan untuk mengorganisasi diri apalagi berujung menciptakan masalah sosial. ”Kalau secara ekonomi aman, tidak lagi lapar, buat apa mencari masalah. Masyarakat mendambakan kehidupan yang tenang, tenteram, tertib,” ujarnya.
Peristiwa di Surabaya, dalam pandangan Anton, tidak bisa dikaitkan dengan insiden berdarah di Menteng/Matraman, Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam insiden itu, seorang warga peranakan tewas sedangkan satu temannya kritis. Peranakan dimaksud berasal dari masyarakat Kawasan Indonesia Timur.
Yang patut diwaspadai ialah potensi munculnya insiden-insiden ini di sejumlah kota besar menjadi persoalan tingkat nasional. Apalagi, ini mendekati Agustus. Di tahun lalu, dalam Bulan Kemerdekaan terjadi kerusuhan antara lain Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Kediri, Makassar yang dipicu kematian warga akibat tindakan represif aparat.
”Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap Agustus, akan selalu muncul kesadaran mengenai apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bagaimana perjalanan bangsa saat ini,” kata Anton.
Mitigasi agar masalah sosial tidak muncul ialah memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tenang, tenteram, dan tertib. Janganlah kebijakan pemerintahan saat ini malah menciptakan tekanan ekonomi yang membuat masyarakat menjadi lapar dan kehilangan harapan.
