jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga pengelolaan kas negara secara fleksibel demi mengantisipasi dampak guncangan ekonomi global.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dijalankan secara lincah agar tetap adaptif, responsif, dan mampu menghadapi tantangan dinamika global.
BACA JUGA: Kejari Palembang Setor Rp 5,25 Miliar Hasil Lelang Barang Rampasan ke Kas Negara
Dalam konteks itu, ia menekankan peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas keuangan negara.
“Peran DJPb bukan hanya mencatat angka, tetapi mengubahnya menjadi layanan, pembangunan, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Purbaya dalam Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb Tahun 2026 yang dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
BACA JUGA: Ekonom Khawatir soal Pemindahan Kas Negara Rp 200 Triliun ke Bank Himbara
Menkeu menyebut peran DJPb juga turut memastikan likuiditas sistem perbankan serta mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.
Ia mencontohkan bagaimana langkah pengalihan dana dari Bank Indonesia ke perbankan mampu mengembalikan likuiditas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bendahara negara juga menegaskan bahwa pengalaman strategis DJPb dalam mengelola arus kas negara harus terus dicatat dan dijadikan pengetahuan institusional agar dapat menjadi acuan menghadapi tantangan di masa depan.
Lebih lanjut, Menkeu menekankan bahwa penataan organisasi DJPb bukan sekadar pemindahan struktur, melainkan upaya untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses kerja, dan memperjelas arah tanggung jawab.
DJPb diharapkan terus mengembangkan sistem early warning untuk memantau kondisi ekonomi dan keuangan, sehingga mampu memberikan respons cepat terhadap potensi risiko.
Menkeu juga mengingatkan bahwa kebijakan fiskal harus dijalankan dengan penuh integritas dan disiplin, serta tidak boleh mengabaikan aturan.
Inovasi dalam pengelolaan keuangan negara harus selalu ditopang oleh pengetahuan, kemampuan, dan komitmen yang kuat.
“DJPb diharapkan semakin siap menjadi institusi modern yang mampu menjawab kebutuhan negara, menjaga stabilitas fiskal, dan mendukung pembangunan menuju Indonesia Maju,” tutur Menkeu.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
