Terkini, Makassar – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Indonesia Timur melalui strategi digitalisasi keuangan.
Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing UMKM sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Pengembangan Potensi UMKM Wilayah Timur melalui Program Digitalisasi Keuangan yang diselenggarakan di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, akademisi, hingga pelaku usaha untuk membahas penguatan ekosistem digital bagi pengembangan UMKM.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, mengatakan salah satu inovasi yang tengah dikembangkan OJK adalah tokenisasi Real World Assets (RWA).
Menurutnya, teknologi tersebut tidak hanya dapat diterapkan pada aset bernilai besar, tetapi juga mendukung pembiayaan rantai pasok komoditas unggulan daerah, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, pengolah, distributor, hingga eksportir.
Adi menjelaskan, perkembangan teknologi keuangan telah membuka peluang baru bagi UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, efisien, dan inklusif.
Ruang pemanfaatan tokenisasi bahkan mencakup resi gudang beras, produksi kakao, kontrak pembelian komoditas, hingga pembiayaan infrastruktur daerah.
Ia mengungkapkan bahwa berbagai inovasi tersebut kini telah memasuki tahap implementasi pasar melalui sejumlah penyelenggara yang lolos dalam Regulatory Sandbox OJK.
“OJK telah meluluskan sejumlah penyelenggara melalui Regulatory Sandbox dengan model bisnis baru, antara lain tokenisasi emas, tokenisasi Surat Utang Negara melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), tokenisasi manfaat kepemilikan properti, penerbitan stablecoin Rupiah, serta kustodian aset keuangan digital nonperdagangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa inovasi sektor keuangan digital mulai memasuki tahap implementasi pasar,” ujar Adi.
Menurut Adi, pengembangan pasar keuangan digital harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian, bukan sekadar menjadi inovasi teknologi.
“Pendalaman pasar keuangan digital tidak boleh dipahami sebagai proyek teknologi semata, tetapi harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi regional dan nasional. Targetnya bukan sekadar seberapa banyak inovasi yang dihasilkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusivitas, memperkuat efisiensi intermediasi sektor keuangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Adi menegaskan OJK terus membangun ekosistem sektor keuangan yang selaras dengan agenda pembangunan daerah melalui Program Pengembangan Ekosistem Keuangan Daerah.
“Kami tidak ingin menduplikasi program pemerintah. OJK ingin membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk penguatan ekonomi kreatif, hilirisasi, dan pengembangan ekonomi daerah,” ujarnya.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, digitalisasi keuangan menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur.
“Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi momentum untuk menyatukan visi, memperkuat sinergi, dan membangun langkah nyata agar digitalisasi keuangan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur,” ujar Fatmawati.
Fatmawati menambahkan, penguatan literasi keuangan dan pendampingan pencatatan usaha menjadi aspek penting agar UMKM memiliki kredibilitas dalam mengakses pembiayaan formal. Transformasi digital juga diyakini mampu mendorong UMKM naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Mochamad Muchlasin, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026 mencapai 6,88 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.
“Langkah selanjutnya yang akan didorong dalam pengembangan ekonomi daerah antara lain hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, koordinasi lembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas pelaku usaha,” kata Muchlasin.
Forum Komunikasi Lintas Bidang tersebut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, pemerintah daerah, akademisi, industri jasa keuangan, koperasi, hingga pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Melalui forum ini, OJK bersama para pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem digitalisasi keuangan yang mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia Timur.
