Jakarta, tvOnenews.com - Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dilibatkan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK itu hanya sebatas memberikan masukan saja.
Danantara, kata Purbaya, tidak memiliki kewenangan untuk ikut menentukan keputusan dalam forum tersebut.
“Di undang-undang, boleh diikuti lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi, KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi, dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/7/2026).
Purbaya menjelaskan, peran Danantara di dalam rapat KSSK untuk pertama kalinya memberikan perspektif baru yang dinilai bermanfaat dalam menyusun kebijakan nasional agar lebih tepat sasaran.
Menurut Menkeu, Danantara masuk karena mengemban peran langsung dalam mengelola portofolio bisnis berskala besar. Hal itu diharapkan dapat melengkapi pandangan regulator terhadap kondisi perekonomian.
“Untuk kami berguna sekali untuk melihat keadaan yang nyata di dunia bisnis, dunia yang sedang ditangani Danantara. Kalau kami kan regulator biasa di belakang melihat data-data saja, kadang terjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi, Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan,” jelas Purbaya.
Ia menegaskan, kewenangan mengambil keputusan dalam rapat KSSK tetap berada di tangan empat anggota utama, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Ke depan pun tidak akan memasukkan dia (Danantara) sebagai pengambil keputusan. Tapi, ketika dia memberi masukan kan boleh. Jadi, memperkaya informasi ketika Kepala KSSK, BI, OJK, dan LPS mengambil keputusan,” tutur Bendahara Negara ini.
Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Danantara dilibatkan dalam setiap rapat KSSK.
Langkah tersebut bertujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter, tetapi juga dampaknya terhadap dunia usaha serta perekonomian nasional.
"Nanti KSSK ini diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya, supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja," ujar Rosan.
