REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN, – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan bahwa isu ketahanan pangan merupakan tanggung jawab fundamental pemerintah di seluruh tingkatan, mulai dari desa hingga nasional. Penegasan ini disampaikan menyusul arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menjadikan sektor pangan sebagai program prioritas nasional. Bobby menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar ini tidak hanya bertumpu pada kepala keluarga, melainkan wajib dijamin oleh negara.
Pernyataan tersebut diutarakan Bobby usai menghadiri penutupan pelatihan dan pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumut, Selasa. Ia menyebut persoalan pangan bersifat mendasar dan krusial bagi keberlangsungan hidup masyarakat.
"Karena itu, ketahanan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah di seluruh tingkatan," kata Bobby. Ia menambahkan, tugas utama pemerintah saat ini adalah memastikan program prioritas presiden dapat terimplementasi secara nyata hingga ke tingkat paling bawah serta dipahami oleh seluruh elemen masyarakat.
Implementasi Program Pertanian Prabowo
Gubernur Bobby Nasution menilai berbagai program yang digagas Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian telah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang signifikan. Salah satu indikator keberhasilan yang disorot adalah tingginya tingkat penyerapan hasil panen petani oleh pemerintah.
Bobby merujuk pada data Perum Bulog yang per 24 Juli 2026 mencatat realisasi penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri telah mencapai 3,5 juta ton setara beras. Angka tersebut setara dengan 87 persen dari target nasional yang dipatok sebesar 4 juta ton.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Hari ini kami melihat program-program sudah dilakukan oleh bapak Presiden sejalan semua, termasuk di bidang pertanian. Kita tahu data-data bagaimana penyerapan petani hari ini sudah sangat baik,” ujar Bobby.
Kolaborasi dengan Tani Merdeka
Dalam kesempatan tersebut, Bobby Nasution juga mengajak organisasi Tani Merdeka untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia optimistis sinergi ini dapat mengoptimalkan berbagai program pertanian karena organisasi tersebut dinilai memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya.
"Nanti dengan Tani Merdeka, mungkin bisa kita kolaborasikan program-programnya. Karena kami yakin semuanya sudah ada expert (pakar)nya di sana," kata Bobby.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Tani Merdeka Sumut Gusmiyadi memberikan apresiasi atas dukungan Gubernur terhadap sektor pertanian. Pihaknya mendukung penuh rencana penerapan zonasi pertanian dan peternakan di Sumut yang dinilai sebagai langkah strategis untuk pembangunan pangan daerah.
Gusmiyadi juga menyampaikan bahwa Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah pertemuan petani se-Indonesia, menggantikan rencana awal sebagai tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan 2029. "Kita pastikan Sumatera Utara akan menjadi basis konsolidasi kaum petani di seluruh Indonesia,” tegas Gusmiyadi.
