Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menuliskan keresahan mereka terhadap situasi Indonesia saat ini di selembar kertas berwarna kuning. Tak sekadar menuangkan kegelisahan, mereka juga menuliskan ide-ide konkret beserta harapan terhadap masa depan Indonesia.
Lembaran-lembaran kertas itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kotak kaca transparan. Setelah diacak, salah satu kertas ditarik untuk dibacakan. Isinya menjadi pemantik diskusi yang berlangsung serius di Sekolah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Jakarta, Selasa (28/7/2026).
”Revisi UU Polri harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam revisi UU Polri, pengawasan independen terhadap aparat penegak hukum perlu diperkuat agar akuntabilitas semakin baik,” ujar Co-Founder What Is Up Indonesia (WIUI) sekaligus penulis buku Makanya, Mikir!, Abigail Limuria, saat membacakan salah satu lembaran tersebut.
Kita gaungkan dan nyatakan bahwa anak muda adalah pemilik masa depan bangsa. Karena itu, kekritisan harus dibangun, bukan dibungkam. Anak muda harus diberi ruang untuk memberikan warna bagi Indonesia Raya.
Abigail menjadi salah satu penanggap dalam forum Millennium Public Pulse 28 yang digelar PDI-P dalam rangka menyongsong 100 Tahun Sumpah Pemuda 2028. Selain Abigail, forum itu juga menghadirkan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya.
Hadir pula Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI-P Bidang Pemuda dan Olahraga MY Esti Wijayati. Adapun jalannya diskusi dipandu politikus muda PDI-P, Muhammad Syaeful Mujab.
Abigail mengaku terkesan dengan keresahan anak-anak muda yang dinilainya sangat faktual dan konkret. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa mahasiswa terus mengikuti perkembangan isu politik dan hukum meski masih duduk di bangku perkuliahan.
”Keresahan dan idenya bagus, tepat sekali. Tapi, yang menarik, ada harapan yang ditulis. Saya bacakan, ”Setiap revisi undang-undang lebih mengutamakan rakyat, bukan kepentingan politik,” ujar Abigail, disambut tepuk tangan mahasiswa.
Diskusi pun semakin interaktif ketika MY Esti Wijayati menanggapi berbagai masukan tersebut. Anggota DPR yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi X itu menegaskan bahwa setiap pembahasan rancangan undang-undang memiliki mekanisme yang mengharuskan DPR mendengarkan masukan masyarakat melalui berbagai forum.
Menurut Esti, sebuah undang-undang tidak mungkin lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang. ”Saya harus bicara sebagai Wakil Ketua Komisi X. Ketika membahas RUU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), kami menerima banyak sekali masukan, mulai dari guru hingga berbagai elemen masyarakat. Suara rakyat pasti didengar sebelum diputuskan menjadi undang-undang,” kata Esti menegaskan.
Terlepas dari itu, Esti mengapresiasi keberanian anak-anak muda dalam menyuarakan keresahan mereka. Ia mengatakan, Sekolah Partai dibuka sebagai ruang aman bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, ataupun kritik terhadap kebijakan pemerintah.
”Di ruang inilah anak muda diberikan ruang untuk berdialog, memberikan masukan, mengkritik jika memang ada kebijakan yang kurang tepat. Ini juga menjadi ruang aspirasi, ruang berekspresi, sekaligus ruang menyampaikan harapan,” ujar Esti.
Esti menegaskan bahwa iklim kekritisan di kalangan anak muda harus terus dirawat dan diberi ruang yang sehat, bukan justru dibungkam oleh kekuasaan.
”Kita gaungkan dan nyatakan bahwa anak muda adalah pemilik masa depan bangsa. Karena itu, kekritisan harus dibangun, bukan dibungkam. Anak muda harus diberi ruang untuk memberikan warna bagi Indonesia Raya,” ungkap Esti.
Keresahan yang dibacakan di awal diskusi hanyalah sebagian kecil dari suara anak muda yang hadir siang itu. Lembaran-lembaran kertas lain memuat beragam persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok, kualitas pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, birokrasi bagi pelaku UMKM, hingga jaminan keamanan di media sosial.
Di balik tingginya kepedulian terhadap isu-isu tersebut, Abigail melihat ada persoalan lain yang lebih mendasar. Kesadaran politik generasi muda saat ini tidak dibarengi dengan rasa optimistis sehingga memunculkan apa yang ia sebut sebagai crisis of hope atau krisis harapan. Banyak anak muda merasa aspirasi kritis mereka tidak didengar oleh sistem politik formal.
”Orang muda sekarang sudah tahu bahwa politik itu ada di mana-mana, tetapi mereka enggak tahu saya sebagai warga sipil harus apa. Saking banyaknya keresahan, sampai banyak yang sudah seperti paralyze (lumpuh). Menurut aku, kalau ditanya pulse-nya, orang muda Indonesia sekarang itu lagi krisis harapan, sih,” ucap Abigail.
Abigail kemudian menganalogikan pemerintahan yang baik seperti sistem transaksi perbankan. Selama sistem berjalan lancar tanpa gangguan, tidak ada nasabah yang membicarakannya. Sebaliknya, ketika sistem mengalami gangguan, ruang publik akan dipenuhi keluhan.
”Ketika pemerintah itu oke, dia menghilang dari pembicaraan publik. Dan, sekarang yang kita lihat, pembicaraan politik dibicarakan terus-menerus di semua kalangan. Jadi, menurut aku, itu indikasi yang sangat-sangat jelas,” tutur Abigail.
Pandangan serupa disampaikan ekonom senior Indef, Berly Martawardaya, dari perspektif ekonomi. Merujuk pada studi ekonom Inggris Anne Booth berjudul ”Indonesian Economy: History of Missed Opportunities”, Berly mengingatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak panjang kehilangan momentum untuk melompat menjadi negara maju.
Pada dekade 1980-an, Indonesia sempat disejajarkan dengan negara-negara calon kekuatan ekonomi Asia (Tigers of Asia), seperti Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. Namun, momentum tersebut melemah setelah krisis moneter 1998.
Kini, sejumlah negara tetangga justru berhasil melesat. Filipina dan Vietnam telah masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country).
”Pendapatan per kapita kita 5.390 dolar AS, sementara pendapatan per kapita Vietnam sudah mencapai 5.120 dolar AS. Hanya beda sekitar 270 dolar AS atau sekitar Rp 4 juta saja. Berarti dalam satu atau dua tahun lagi kita akan tersusul oleh Vietnam. Kita harus memiliki sense of urgency bahwa Indonesia sedang ketinggalan sehingga kita fokus mengerahkan energi untuk menyusul kembali,” papar Berly.
Untuk menjawab tantangan bonus demografi, Berly mencontohkan bagaimana Presiden Amerika Serikat John F Kennedy pada dekade 1960-an membangkitkan semangat generasi muda melalui tantangan menaklukkan bulan. Tantangan itu mendorong lahirnya berbagai inovasi dan riset yang kemudian mengantarkan AS menjadi pemimpin teknologi dunia.
Hal serupa juga dilakukan Jepang dan Korea Selatan yang mampu mengonversi bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi, teknologi, hingga industri kreatif global, termasuk melalui gelombang budaya populer seperti K-Pop.
Oleh karena itu, Berly menantang generasi muda Indonesia mengubah keresahan menjadi gagasan dan karya. ”Indonesia harusnya menjadi wave (gelombang) dunia. Keresahan ini yang perlu dimunculkan agar momentum 100 Tahun Sumpah Pemuda pada 2028 nanti menjadi motor penggerak bagi kita untuk betul-betul mewujudkan Indonesia Emas 2045, bukan Indonesia Cemas,” tutur Abigail.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengajak anak-anak muda yang hadir untuk tidak berhenti pada keresahan. Perubahan besar dalam sejarah selalu berawal dari kekuatan ide, gagasan, dan imajinasi yang berani menawarkan masa depan yang lebih baik.
Bagi Hasto, pemuda merupakan simbol api yang mencerminkan cita-cita, mimpi, dan harapan tentang Indonesia di masa depan.
”Di Sekolah Partai ini, seluruh ide dan gagasan, suatu imajinasi tentang masa depan, itu dibuka seluas-luasnya dengan mengambil spirit dari para tokoh pejuang bangsa kita, mulai dari Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, hingga Tan Malaka,” ujar Hasto di hadapan puluhan anak muda.
Dalam menyongsong peringatan 100 Tahun Sumpah Pemuda, Hasto mengaitkan ikrar bersejarah tahun 1928 dengan ”Sumpah Rakyat” yang lahir dari perjuangan melawan otoritarianisme saat tragedi Kudatuli pada 27 Juli 1996. Menurut dia, gerakan rakyat ketika itu merelevansikan kembali semangat Sumpah Pemuda sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan demokrasi.
Hasto kemudian mengajak mahasiswa merefleksikan jejak para tokoh bangsa yang melahirkan gagasan-gagasan besar di usia muda. Hasto mencontohkan WR Supratman yang menciptakan lagu ”Indonesia Raya” di tengah cengkeraman kolonialisme, serta Bung Karno yang mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada usia 26 tahun sebagai upaya menghimpun kekuatan pemuda menuju lahirnya Sumpah Pemuda 1928.
”Bagaimana kita bisa menghancurkan kekuatan kolonialisme yang saat itu terbesar di muka bumi? Itu dimulai dengan ide dan imajinasi anak muda. Bung Karno pada usia 26 tahun mendirikan PNI karena terinspirasi oleh spirit kemerdekaan Amerika Serikat melawan Inggris. PNI inilah yang menginspirasi lahirnya Sumpah Pemuda,” tutur Hasto.
Menurut Hasto, perubahan-perubahan besar di dunia juga lahir dari keberanian segelintir intelektual menguji gagasannya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap kehadiran mahasiswa dalam forum Millennium Public Pulse dapat melahirkan kepemimpinan intelektual (intellectual leadership) yang berakar pada penyelesaian persoalan nyata masyarakat.
Tak hanya berhenti pada diskusi, Hasto mendorong agar Millennium Public Pulse tidak sekadar menjadi forum di dalam ruang Sekolah Partai. Ruang diskusi itu harus hadir di warung kopi, taman kota, pasar tradisional, pusat-pusat kebudayaan, hingga pelaku UMKM agar mampu menyerap keresahan masyarakat secara langsung.
”Public Pulse ini nanti akan mengangkat kisah inspiratif dan best practices dari tokoh-tokoh kalangan rakyat biasa, budayawan, seniman, dan artis yang berjuang dengan jatuh bangun demi membuat legacy bagi masa depannya di luar batas-batas geografis maupun sekat partai politik,” kata Hasto.
