jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (28/7) tentang beban fiskal terlalu berat, daerah kesulitan membayar gaji PPPK, hingga nasib honorer yang belum diangkat bagaimana? Simak selengkapnya!
1. Beban Fiskal Terlalu Berat, Daerah Tak Mampu Lagi Urus PPPK dan P3K PW
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Aturan Baru Potong Gaji Muncul, PPPK Paruh Waktu Galau Massal, Sangat Menyedihkan
Kepala daerah tidak mampu mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan PPPK paruh waktu (P3K PW).
Mereka pun memilih memperpanjang masa kontrak P3K PW dan memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: SE Nomor 12 Terbit, Pemda Tak Mampu Angkat PPPK PW Jadi ASN Penuh, Jangan Melanggar UU ASN 2023
Bupati Siak, Riau, Afni Zulkifli mengatakan bahwa kondisi makin diperparah dengan adanya PPPK paruh waktu, karena pemda harus memasukkan gajinya dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Sisi lain, kas daerah kembang kempis karena pemberlakuan efisiensi anggaran.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Penemuan Mayat Satpam Terborgol di Waduk Jatiluhur, Polisi Minta MaafÂ
Baca Selengkapnya di Bawah:
Beban Fiskal Terlalu Berat, Daerah Tak Mampu Lagi Urus PPPK dan P3K PW
2. Pendaftaran CPNS Jalur Sekdin 2026 & Umum Belum Dibuka Juga, BKN Beri Info Baru
Pendaftaran CPNS jalur sekolah kedinasan atau Sekdin 2026 dan umum belum dibuka juga.
Ini jadi tanda tanya besar apakah rekrutmen CPNS 2026 akan digelar. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah mengatakan pendaftaran CPNS jalur sekolah kedinasan atau Sekdin 2026 segera dibuka.
"Sekdin dahulu yang dibuka," kata Prof. Zudan kepada JPNN, Selasa (28/7/2026).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Pendaftaran CPNS Jalur Sekdin 2026 & Umum Belum Dibuka Juga, BKN Beri Info Baru
3. Daerah Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Wamendagri Minta Jangan Ada PHK
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak mengambil langkah drastis, seperti menerapkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Daerah Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Wamendagri Minta Jangan Ada PHK
4. Kabar Terbaru Nasib Honorer Belum Diangkat jadi PPPK Paruh Waktu
Berikut ini kabar terbaru terkait nasib sisa honorer yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maupun PPPK Paruh Waktu. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan Mondyaboni mengatakan, pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat berkaitan dengan nasib guru honorer.
"Kita (Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, red) masih menunggu regulasi dan kebijakan dari pusat. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini ada kabar baik, sehingga mereka juga mendapatkan kepastian status," kata Mondyaboni di Palembang, Senin (27/7).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Kabar Terbaru Nasib Honorer Belum Diangkat jadi PPPK Paruh Waktu
5. Pengangkatan PPPK Mendongkrak Realisasi Belanja Negara, nih Datanya
Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Jawa Timur berdampak pada peningkatan realisasi belanja negara di wilayah Jatim.
Adapun realisasi belanja negara di wilayah Jatim sampai 30 Juni 2026 mencapai Rp 59,88 triliun atau 52,36 persen dari pagu Rp114,36 triliun.
Data tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Timur Wahidin dalam konferensi pers di Surabaya, Jatim, Senin (27/7).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Pengangkatan PPPK Mendongkrak Realisasi Belanja Negara, nih Datanya
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Terobosan Baru BKN, 4 ASN Terbaik dapat Penghargaan, Kerjanya Bukan Cuma Presensi, Pulang & Mengopi
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
