JAKARTA, KOMPAS.com - KPK sudah lima kali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah di Jawa Tengah selama 2026, terakhir ada Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang kena cokok.
OTT terhadap Anom Widiyantoro dilakukan KPK pada Selasa (28/7/2026) tadi malam dan dikonfirmasi oleh Pimpinan KPK.
“Benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (29/7/2026).
Baca juga: BREAKING NEWS! KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widyantoro
Meski demikian, dia belum merinci sejumlah pihak, barang bukti, dan perkara yang menjerat Anom.
Adapun empat kepala daerah lainnya dari Jawa Tengah yang sudah terjaring OTT KPK yaitu berasal dari Pati, Pekalongan, Cilacap, dan Sukoharjo
Bupati Pati Sudewo
Pertama, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dan tiga orang lainnya dalam OTT pada Senin (19/1/2026).
Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang tunai Rp 2,6 miliar yang diduga terkait pemerasan di Kabupaten Pati.
KOMPAS.COM/Muchamad Dafi Yusuf Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah.
Satu hari berselang, KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati pada Selasa (20/1/2026).
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam OTT di Semarang, Jawa Tengah pada (3/3/2026).
Selain Fadia, KPK juga menangkap ajudan dan orang kepercayaan Fadia.
Dari OTT itu, KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan pada Rabu (4/3/2026).
Makna Zaezar Terdakwa mantan Bupati Pekalongan periode 2021-2025 dan 2025-2030 Fadia Arafiq (tengah) bersiap menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/7/2026). Sidang perdana tersebut beragenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dengan satu orang terdakwa yakni Fadia Arafiq atas kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun anggaran 2023-2026 dan penyediaan outsourcing serta penerimaan gratifikasi senilai Rp2,89 miliar di lingkungan Pemkab Pekalongan. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/wsj.
Dalam perkara ini, Fadia diduga terlibat dalam rangkaian yang utuh: mendirikan perusahaan keluarga PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), ikut proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan, arahkan bawahan untuk menangkan perusahaannya, lalu keuntungan miliaran rupiah mengalir kembali ke lingkar keluarganya.
KPK mengungkapkan bahwa Fadia mendapatkan banyak keuntungan seiring dengan banyaknya proyek pengadaan barang dan jasa yang dilakukan PT RNB di sejumlah Perangkat Daerah Pemkab Pekalongan.
Terlebih lagi, sebagian besar pegawai PT RNB merupakan tim sukses Bupati Fadia yang dipekerjakan di sejumlah Pemkab Pekalongan.
