JAKARTA, KOMPAS.TV – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman hamid berpendapat, sayembara tangkap begal yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, seperti mengalihkan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam membenahi pelayanan kemanan di jalan raya.
Usman menyampaikan pendapat tersebut dalam dialog Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Selasa (28/7/2026).
“Saya kira saya khawatir pemberian sayembara ini seperti mengalihkan tanggung jawab gubernur, tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membenahi sistem pelayanan transportasi keamanan di jalan raya atau fasilitas umum lainnya begitu,” ujarnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Respons Kritik MenHAM Pigai Soal Sayembara Begal: Korban Juga punya HAM
“Jadi, seolah-olah urusan ketertiban, urusan keamanan, urusan ketentraman itu adalah tanggung jawab masyarakat,” ucapnya.
Ia juga mempertanyakan asal usul uang yang digunakan sebagai hadiah sayembara, apakah merupakan uang pribadi atau bersumber dari APBN maupun APBD.
“Kalau uang APBD, apakah memang sudah dialokasikan dari tahun lalu APBD Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.
“Jangan sampai jadi sekedar membangun popularitas aja, membangun elektabilitas katakanlah begitu, dari gubernur, gitu.”
Dalam dialog itu, Usman juga menilai kejahatan jalanan disebabkan oleh faktor yang kompleks, seperti pengangguran atau problem sosial lainnya.
Bahkan, menurut dia, upaya semacam itu sudah banyak diuji di berbagai negara, hasilnya justru kekerasan terus terjadi.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- usman hamid
- amnesty international indonesia
- sayembara tangkap begal
- gubernur jawa barat
- dedi mulyadi
