KOMPAS.com – Hubungan diplomatik Indonesia dan Kamboja telah berlangsung selama kurang lebih 67 tahun dan kini kedua negara sepakat untuk menjajaki kerja sama di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Potensi kerja sama itu menguat setelah pertemuan bilateral dua negara di kawasan Asia Tenggara berlangsung di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (28/7/2026).
Pertemuan bilateral tersebut dipimpin oleh Menteri PANRB Rini Widyantini mewakili Indonesia serta Deputy Prime Minister dan Minister of Civil Service, HE Hun Many yang mewakili Kerajaan Kamboja. Pertemuan ini membuka peluang untuk memperkuat kerja sama kedua negara.
Menteri Rini menyampaikan bahwa pertemuan dengan Kamboja ini menjadi kesempatan yang baik untuk bertukar pengalaman dan praktik baik, terutama dalam hal tata kelola publik serta reformasi birokrasi.
Kolaborasi, kata dia, juga dapat terjalin di bidang transformasi digital, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan publik, serta pengawasan administrasi pemerintah.
Baca juga: Mendagri Tegaskan Kualitas Pelayanan Publik Jadi Kunci Negara Bertahan
“Pertemuan bilateral ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama yang akan memperkuat hubungan Indonesia dan Kamboja, terutama di bidang tata kelola publik, reformasi birokrasi, dan pendayagunaan aparatur negara,” ucap Rini dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (29/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Rini juga menjelaskan peran dan tugas strategis Kementerian PANRB. Dijelaskan pula mengenai upaya-upaya yang sedang dilakukan terkait dengan transformasi tata kelola publik, yang mendukung agenda pembangunan nasional serta upaya Indonesia dalam aksesi menjadi anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Selain itu, delapan strategi prioritas untuk transformasi tata kelola publik juga disampaikan kepada delegasi Kamboja.
Terkait pelayanan publik, Rini menyampaikan capaian Indonesia yang kini telah menghadirkan 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta pengembangan layanan omnikanal yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
Rini mengatakan bahwa kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan Kamboja di bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi terbuka lebar.
Baca juga: Reformasi Birokrasi Tapsel Diperkuat, Peserta PKN II Dorong Mitigasi Bencana Berbasis Data
Ia mengungkapkan, kerja sama dapat dijalin pada area transformasi digital, pengembangan aparatur, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Berbagai upaya dapat dilakukan, seperti pertukaran pegawai, berbagi pengalaman, pengembangan kapasitas bersama, serta riset dan pelatihan.
“Kami percaya bahwa kerja sama yang akan dijalin antara Indonesia dan Kamboja akan memberikan pembelajaran bersama dan akan memberikan dampak baik jangka panjang bagi kedua negara,” ujar Rini.
Dalam kesempatan tersebut, Deputy Prime Minister dan Minister of Civil Service, HE Hun Many, berkesempatan menjelaskan perjalanan transformasi tata kelola publik di Kamboja.
Saat ini, kata dia, modernisasi dan reformasi administrasi publik di Kamboja dijalankan melalui Strategi Pentagon dengan fokus memperkuat performa instansi pemerintah, standar rekrutmen pegawai, serta teknologi registrasi.
Baca juga: BPKH Buka Rekrutmen Pegawai 2026, Simak 9 Formasi, Syarat, dan Jadwal Pendaftarannya
