Profil Anom Widiyantoro: Dari Profesional BUMN, Bupati Pemalang yang Kini Terjaring OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan perasi tangkap tangan (OTT) ke-18 selama 2026 dan kini menyasar Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

“Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.

Hingga kini, KPK belum mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar operasi itu. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Anom sendiri baru sekitar satu setengah tahun menjabat sebagai Bupati Pemalang. Sebelum terjun di dunia dunia politik, ia dikenal sebagai profesional yang menghabiskan hampir tiga dekade berkarier di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN). Berikut profil Anom Widiyantoro.

Anom Widiyantoro lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 20 Maret 1970. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di daerah tersebut, sebagai fondasi awal perjalanannya dalam dunia akademik dan profesional. Anom kemudian melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil program S1 Manajemen Keuangan di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang dan lulus pada tahun 1996.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, Anom melanjutkan ke jenjang S2 dengan menempuh Magister Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung dan berhasil diselesaikannya pada tahun 2005.

Sebelum berkiprah di dunia politik, Anom Widiyantoro memiliki pengalaman panjang di sektor korporasi, khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karier profesionalnya bermula sejak tahun 1996 di PT Wijaya Karya (WIKA), sebuah perusahaan konstruksi besar di BUMN.

Di perusahaan tersebut, Anom mengemban berbagai posisi strategis seperti staf ahli, internal auditor, kepala seksi, manajer keuangan dan personalia, manajer keuangan dan operasi departemen luar negeri, hingga menduduki jabatan general manager.

RKariernya kemudian berlanjut di anak usaha WIKA. Ia pernah menjabat Direktur PT Wijaya Karya Realty sebelum dipercaya menjadi Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko PT Hotel Indonesia Property alias PT HIPA pada 2021–2024.

Selepas dari Hipa, Anom banting setir masuk dunia politik, pada Pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2024, Anom Widiyantoro maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Nurkholes.

Pasangan ini didukung oleh koalisi beberapa partai politik besar, yaitu Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Perindo. Hasil perhitungan suara menunjukkan pasangan Anom dan Nurkholes memperoleh suara sah sebesar 278.043 yang setara dengan 44,51 persen dari total suara, sehingga mereka resmi memimpin Pemalang untuk masa bakti 2025-2030.

Dikutip dari laman resmi Pemkab Pemalang, saat melantik pejabat baru pada Agustus 2025, Anom sempat mengingatkan anak buahnya untuk memegang teguh nilai antikorupsi, kolusi dan nepotisme.

"Tingkatkan disiplin, dan profesionalisme dalam bekerja dan bangun komunikasi yang baik serta sinergi dengan berbagai pihak," pesan Anom saat itu.

Namun kini perjalanan karier Anom Widiyantoro dari dunia korporasi dan BUMN hingga menjadi pemimpin daerah harus terhenti karena kasus korupsi yang menjeratnya.