Kabinet Bayangan mulai bergerak, bukan sekadar meramaikan jagat maya. Ajang rapat perdana menjadi momen merumuskan sejumlah “jurus” guna menyentil kembali pejabat negara akan tugas utamanya. Apalagi kalau bukan bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat. Lantas, apa saja jurus-jurus yang sudah dirumuskan itu?
Sejumlah akademisi dan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang terbiasa bersuara lantang mengkritisi kebijakan pemerintah muncul dalam tampilan berbeda, di Jakarta, Senin (27/7/2026). Sebagian besar mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasi. Ternyata, penampilan berbeda hari itu terkait peran sampingan mereka sebagai menteri dari “Kabinet Bayangan” yang sedang mengadakan rapat kabinet terbuka perdananya.
Agenda rapat diawali perkenalan para “menteri” kepada para wartawan yang dipandu Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia, Ahmad Jilul, selaku Sekretaris Kabinet. Tak hanya itu, Jilul juga meminta mereka memaparkan hal yang telah dilakukan sebagai menteri tandingan kabinet milik pemerintah. Lebih-lebih aktivis dan akademisi itu dipilih menjadi menteri Kabinet Bayangan berdasarkan keahlian dan kepakaran dalam bidang yang digeluti masing-masing.
Berhubung duduk tepat di sebelah Jilul, Manajer Iklim dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Iqbal Damanik mendapatkan kesempatan pertama. Dalam kabinet itu, ia didapuk sebagai Menteri Perlindungan dan Lingkungan Hidup.
Iqbal mendapatkan tugas menjadi kawan tanding bagi empat menteri pilihan Presiden Prabowo Subianto; yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
Tugas pemerintah adalah bekerja lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas.
“Kita coba menguji apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Kalau kita lihat, belakangan ini, atau bahkan semenjak mereka berada dalam kabinet, maka sebenarnya kementerian berempat ini bisa disebut sebagai kementerian ekstraktivisme karena di dalam kebijakan-kebijakan ekstraktif,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal, arah kebijakan pemerintah justru berseberangan dengan paradigma global. Saat ini, negara-negara lain cenderung mengutamakan aspek perlindungan lingkungan dan membatasi sederet kegiatan ekstraktif, yang berpotensi memunculkan riak-riak konflik di tengah masyarakat. Dalam konteks itu, ia mengajak kembali melihat tugas dan fungsi negara untuk menyejahterakan rakyatnya.
“(Hal) Yang harus kita pastikan adalah apapun yang dikerjakan kementerian ini bukan untuk mengekstraksi, tetapi untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Itu filosofi dasar yang akan dibangun di kementerian (bayangan) ini,” kata Iqbal.
Giliran perkenalan selanjutnya jatuh kepada Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara yang terpilih sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran dari Kabinet Bayangan. Bhima akan mengawasi kinerja seluruh otoritas fiskal negara yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tak tanggung-tanggung, ia langsung melayangkan peringatan akan membuat Purbaya tidak bisa tidur nyenyak jika serampangan menyusun kebijakan fiskal.
Ada banyak hal yang disoroti Bhima tentang kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan. Masalah-masalah itu, antara lain, intervensi pemerintah pada urusan moneter, keraguan mengejar kebocoran pajak dari orang-orang super kaya, penempatan birokrat keuangan yang inkompeten, hingga sentralisasi belanja fiskal yang memicu krisis ekonomi di daerah.
Lebih dari itu, salah satu persoalan utama yang juga menjadi perhatian Bhima ialah penggunaan belanja negara untuk program-program yang dinilai memboroskan anggaran, tetapi tidak memiliki akuntabilitas, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Selama ini, Pak Purbaya seolah tidak ada yang berani mengingatkan. Tetapi, hari ini, kami akan deklarasi, Pak Purbaya, Anda sedang diamati. Anda sedang diawasi dan jangan gunakan satu persen pun uang dari APBN, dari pajak rakyat, untuk hal-hal yang sifatnya boros. Kalau Anda tidak bisa melakukan sesuatu terkait MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, maka Kabinet Bayangan akan terus berteriak bahwa itu adalah pemborosan uang rakyat,” tandas Bhima.
Pekerjaan pengawasan serupa juga akan dijalankan anggota lain Kabinet Bayangan, yakni peneliti Celios sekaligus pakar kebijakan kesehatan dari MBG Watch, Isnawati Hidayah. Oleh koalisi, ia ditugaskan menjadi Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan.
Area kerja Isnawati menyasar program andalan Presiden Prabowo yang berulang kali dibangga-banggakan seperti MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga Food Estate. Hanya saja, kritik tajam langsung terluncur dari mulutnya untuk “anak-anak emas” sang pucuk pimpinan negara itu.
Ihwal KDKMP, Isnawati mempersoalkan penunjukan PT Agrinas yang bisa memonopoli pembangunan, distribusi logistik, sampai pengelolaan operasional selama dua tahun pertama. Baginya, keberadaan koperasi baru tidak memiliki urgensi mengingat sudah ada sekitar 130.000 koperasi yang lebih dahulu beroperasi. Ironisnya, sejauh ini tidak ada pengelolaan koperasi binaan negara itu secara mumpuni.
Tak jauh berbeda, sebut Isnawati, dengan praktik pelaksanaan program MBG. Ekspansi dapur atau satuan layanan pemenuhan gizi (SPPG) terus dilakukan meskipun tak ada dampak signifikan atas perbaikan gizi anak-anak. Alih-alih berhasil, program itu malah memunculkan banyak potensi korupsi.
Menurut Isnawati, masalah yang sama juga terdapat pada program Food Estate. Dalam program itu pemerintah cenderung menggaungkan monokultur demi mencapai swasembada pangan. Tetapi, pendekatan itu semata-mata hanya memfokuskan kuantitas produksi tanpa memikirkan sistem pangan yang berkelanjutan.
“Harapannya, kami bisa mengisi ruang-ruang di situ agar pemerintah lebih thoughtful dalam membuat kebijakan dan tidak semena-mena,” kata Isnawati.
Satu per satu anggota Kabinet Bayangan lainnya melanjutkan sesi perkenalan dan pemaparan. Semuanya memberikan pandangan kritis disertai janji akan pemantauan ketat. Serangkaian pemaparan itu diakhiri penyampaian kesimpulan oleh pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, yang menyandang jabatan Menteri Sekretaris Negara pada kabinet bentukan koalisi sipil itu.
Feri menceritakan, gerakan itu lahir berangkat dari kekacauan pemerintah dalam menjalankan tata kelola bernegara. Lembaga negara tidak menjalankan fungsinya sebagaimana yang ditentukan.
Dia mencontohkan, alih-alih menjadi pengawas, seorang legislator justru bisa ikut berbaris di samping Presiden ketika pengumuman kabinet. Hal ini membuat pemerintahan yang berjalan terasa seperti kabinet parlementer meskipun negara menganut sistem presidensial.
“Kami pikir, kenapa tidak membuat mekanisme yang sama? Seolah-olah kabinet parlementer sedang bekerja tetapi demi tujuan baik. Apa tujuan baiknya? Untuk menjadi pesaing secara positif terhadap kinerja-kinerja pemerintah,” kata Feri.
Sebagai wujud aksi nyata, jelas Feri, kabinet bentukan koalisi masyarakat sipil itu akan mulai menjajaki pembukaan dialog publik. Konsepnya semacam debat parlementer. Warga akan diundang untuk urun rembuk maupun mengkritisi program-program apa saja yang sepatutnya dikerjakan oleh pemerintah.
Bahkan, perguruan tinggi juga akan dijangkau untuk mengadakan ajang dialog terbuka itu. “Kami akan keliling ke daerah-daerah, terutama kampus. Karena, saat ini, kampus yang bisa diajak berdialog,” ujar Feri.
Feri dan kawan-kawannya paham betul. Sekadar ”omon-omon” dan berdialog saja tidak cukup untuk menarik simpati rakyat. Lantas, mereka juga akan menggalang dana publik. Uang yang terkumpul nantinya bakal digunakan untuk membangun fasilitas publik yang tidak digarap pemerintah meskipun skalanya kecil. Namun, ia enggan membeberkan terlalu dini soal apa saja yang bakal dibuat kelak.
Selain itu, sebut Feri, kabinet itu juga akan menyusun rapor pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu tiga bulan ke depan. Ia menjamin, laporan itu nantinya bakal berbasis data dan bukti yang kuat. Diharapkan, pemerintah akan terlecut dan sadar untuk memperbaiki diri demi melayani rakyat lebih baik lagi.
“Bagaimanapun, pemerintahan yang ada, Kabinet Merah Putih, adalah pemerintah kita semua. Hak kita untuk kemudian mengontrol mereka, dan mudah-mudahan itu bagian bersama. Kami imbau, kita semua mengontrol pemerintahan kita dan bekerja bersama-sama demi kebaikan rakyat banyak,” kata Feri.
Sehubungan gerakan itu, Feri juga sadar jika sebagian kalangan menganggapnya sedang bermain “menteri-menterian”. Ia pun sudah menyiapkan jawaban jika ditanyai siapa Presiden yang mereka anut.
“Presiden kita adalah rakyat yang mau kita patuhi kehendak-kehendaknya. Tentu, kehendak-kehendak publik adalah kehendak rakyat yang kemudian hak-hak konstitusionalnya tidak dipenuhi oleh negara. Di sanalah kami akan bekerja,” kata Feri.
Melalui keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (29/7/2026), Wapres Gibran Rakabuming menuturkan, dirinya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel.
”Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan,” ujar Wapres.
Dalam negara demokrasi, menurut Wapres Gibran, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.
”(Oleh) Karena itu, selama pengawasan publik disampaikan secara obyektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan,” kata Gibran.
Wapres melanjutkan, hal ini karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. ”Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas,” kata Gibran.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M Qodari menyampaikan, istilah kabinet bayangan tidak dikenal maupun menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan RI. Tetapi, ia bisa memahami gerakan sipil yang tumbuh akibat situasi-situasi terkini.
Menurut Qodari, upaya masyarakat sipil untuk ikut memberikan masukan dan saran yang sistematis dan konstruktif bukan menjadi persoalan.
“Saya minta juga, kawan-kawan yang berada di Kabinet Bayangan untuk bisa obyektif, ya. Pertama, menggunakan data. Yang kedua, bukan hanya melihat kekurangan-kekurangan, tetapi juga memberikan apresiasi untuk langkah-langkah dan program-program yang baik yang dikerjakan pemerintah. Jadi, bersikap proporsional,” kata Qodari.
