Malaysia kini hanya 7,1 persen di bawah ambang batas pendapatan tinggi Bank Dunia berkat ekspansi ekonomi sebesar 5,8 persen pada kuartal II tahun ini.
Menteri Ekonomi Malaysia, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, mengatakan pemerintah akan memastikan momentum ini akan diterjemahkan menjadi produktivitas yang lebih tinggi, lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan pendapatan bagi warga Malaysia.
"Ekonomi tumbuh 5,8 persen, inflasi tetap terkendali di 1,9 persen, dan pengangguran di angka 3,0 persen. Malaysia saat ini hanya 7,1 persen di bawah ambang batas pendapatan tinggi," katanya dalam pidatonya di peluncuran OECD Economic Surveys: Malaysia 2026, dikutip dari The Star, Rabu (29/7).
"Ini adalah angka-angka yang menggembirakan, tapi melampaui ambang batas itu bukanlah tujuan akhir. Yang penting adalah apakah pertumbuhan menghasilkan upah yang lebih baik, lebih banyak lapangan kerja berkualitas, dan daya beli yang kuat bagi masyarakat Malaysia," lanjutnya.
Akmal mengatakan laporan independen dan berdasarkan bukti ini akan menjadi referensi penting untuk memperkuat implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Malaysia ke-13 (13MP), 2026-2030, dan mempercepat reformasi ekonomi struktural Malaysia.
Pada 2025, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Malaysia meningkat jadi RM 57.200 atau sekitar USD 13.351 dibandingkan dengan ambang batas pendapatan tinggi Bank Dunia sebesar USD 14.375.
Ia mengatakan pemerintah mempertahankan target pertumbuhan tahunan antara 4-5 persen untuk 2026, didukung oleh permintaan dalam negeri, investasi swasta, ekspor dan sektor-sektor intensif teknologi, termasuk semikonduktor dan pusat data.
OECD Economic Surveys: Malaysia 2026 juga mengidentifikasi memastikan investasi dalam pendidikan dan pelatihan menghasilkan produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi sebagai tantangan struktural utama, dengan mencatat bahwa 36,6 persen pekerja berpendidikan tinggi merupakan pekerja yang bekerja di bawah tingkat kualifikasi atau keterampilan.
Ia mengatakan, di bawah 13MP pemerintah akan memperkuat penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri dan memperluas pendidikan dan pelatihan kejuruan dan teknik (TVET), Akademi di Industri (AII), dan program peningkatan keterampilan di bidang semikonduktor, AI, dan ekonomi digital.
"Ketika 36,6 persen pekerja berpendidikan tinggi masih berada dalam pekerjaan di bawah tingkat keterampilan mereka, kita tidak dapat mengukur keberhasilan hanya dengan jumlah lulusan saja. Pendidikan dan pelatihan harus mengarah pada pekerjaan bernilai tinggi, produktivitas yang lebih kuat, dan upah yang mencerminkan keterampilan pekerja,” katanya.
Sementara itu, defisit fiskal federal menyempit dari 5,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2022 menjadi 3,7 persen pada tahun 2025.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengurangi defisit menjadi tiga persen atau lebih rendah pada tahun 2030 melalui bantuan yang lebih tepat sasaran dan pengurangan kebocoran sambil melindungi kelompok rentan.
“Kami telah mengurangi defisit dari 5,5 persen menjadi 3,7 persen dan menargetkan 3 persen atau lebih rendah pada tahun 2030. Konsolidasi fiskal bukan tentang menarik dukungan dari rakyat. Ini tentang memastikan bahwa setiap ringgit digunakan secara lebih efektif untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya.
Untuk memperkuat produktivitas, Undang-Undang Komitmen Efisiensi Layanan Pemerintah 2025 (UU Iltizam) menetapkan target pengurangan beban regulasi yang tidak perlu sebesar 25 persen selama tiga tahun.
Ia mengatakan melalui Satuan Tugas Khusus untuk Memfasilitasi Bisnis (Pemudah), Kementerian Ekonomi akan mengidentifikasi persetujuan bisnis berdampak tinggi untuk tinjauan menyeluruh, dengan standar layanan yang lebih jelas, keputusan yang lebih dapat diprediksi, dan akuntabilitas yang lebih kuat untuk keterlambatan.
