JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah tidak mengendurkan penegakan hukum terhadap praktik judi online (Judol), meski perputaran dana aktivitas tersebut tercatat menurun sejak 2025.
Menurut Sukamta, penurunan perputaran dana judi online adalah perkembangan positif.
Namun, pemerintah tetap harus memperkuat pemberantasan karena jaringannya terus mengubah pola operasi.
“Tren penurunan dana perputaran judol tentunya sebuah langkah baik yang ditunjukkan Pemerintah walaupun persoalan judol belum selesai sehingga harus ada perbaikan,” ujar Sukamta kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).
Baca juga: Judol Jadi Kejahatan Transnasional, Guru Besar UI: Bandar Besarnya Juga Harus Ditangkap
Dia menilai penelusuran dan pemblokiran situs judi online yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), perlu diiringi dengan penegakan hukum yang lebih kuat terhadap para pelaku.
“Penelusuran situs-situs judol dari Komdigi akan semakin optimal dengan penegakan hukum terhadap pelaku judol, terutama pemain-pemain besarnya,” ujar legislator PKS itu.
Baca juga: Perputaran Dana Judol Turun 20 Persen, Guru Besar UI Ingatkan Ancaman Kejahatan Transnasional
Sukamta mengapresiasi langkah Komdigi yang dinilai berkontribusi menekan perputaran dana judi online.
Namun, Komdigi harus terus memperbaiki strategi pemberantasan judi online.
Pasalnya, lanjut Sukamta, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan aktivitas judi online masih berlangsung, dengan pola transaksi yang semakin sering, tersebar, dan menggunakan nominal lebih kecil.
“Komdigi perlu bekerja lebih sistematis dan lebih disiplin sehingga pelan tapi pasti dapat mengikis judol di Indonesia,” jelas Sukamta.
“Temuan PPATK bahwa jaringan judi online terus mengubah pola operasinya melalui berbagai instrumen digital menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Negara telah berkembang jauh melampaui persoalan situs maupun konten ilegal,” pungkasnya.
Baca juga: RI Didorong Kejar Bandar Judol di Luar Negeri Lewat Kerja Sama Antarnegara
Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya penurunan perputaran uang terkait aktivitas judi online (judol) di era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dari data PPATK, perputaran uang sejak 2017 hingga 2024 terus meningkat. Namun, di satu tahun pertama kepemimpinan Prabowo menjadi turun.
“Setiap tahun sejak 2017 terus meningkat, penurunan nilai perputaran dana judi online pada 2025 menjadi sejarah," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dalam keterangannya, Kamis (24/7/2026).
Baca juga: PPATK Catat Ada Penurunan Perputaran Uang Judol di Era Prabowo
Ivan menuturkan, data PPATK mencatat pada 2017 perputaran uang terkait judi online yang tadinya hanya Rp 2,01 triliun terus bertambah hingga Rp 359,81 triliun pada tahun 2024.
Setelah tujuh tahun berturut-turut, akhirnya nilai perputaran uang itu turun signifikan pada 2025 menjadi Rp 286,84 triliun atau turun 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, nilai deposit juga turun dari Rp 51,3 triliun pada 2024 menjadi Rp 36,01 triliun tahun 2025.
Ivan menilai, penurunan ini terjadi akibat ada ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi judi online.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
