Jakarta: Langkah asosiasi dosen dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik didukung. Upaya ini menyasar perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami di Komite III memberi apresiasi atas inisiatif asosiasi dosen, baik melalui upaya diplomasi kelembagaan maupun mekanisme peradilan. Gaji yang merupakan hak ini menjadi bagian dari penopang kesejahteraan sekaligus penghargaan bagi tenaga akademik profesional. Maka kami menyatakan dukungan prinsipil terhadap upaya peningkatan penghargaan bagi jabatan akademik atau profesi ini,” ujar Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma dikutip melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 Juli 2026.
Baca Juga :
Jaksa Kembali Limpahkan Perkara Dokter Tifa ke PN JaktimFilep menilai pentingnya keberpihakan kebijakan yang seimbang antara dosen negeri maupun swasta. Hal ini guna agar para tenaga pendidik merasa didukung secara moral maupun kebijakan dalam menjalankan tugas akademiknya.
Selain masalah kesejahteraan, Filep turut menyoroti tantangan berat yang dihadapi perguruan tinggi di daerah 3T. Ketimpangan regional dinilai berdampak langsung pada kemampuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa serta memicu risiko putus kuliah (drop out).
“Jadi, kenaikan UKT seperti di Jabodetabek sulit direplikasi di daerah 3T karena kemampuan ekonomi mahasiswa lebih rendah. Akibatnya muncul risiko drop out dan stagnasi perkembangan perguruan tinggi negeri dan swasta di daerah 3T. Tentu ini jadi perhatian kita bersama," kata Filep.
Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pendidikan nasional. Khususnya yang berfokus pada penanganan spesifik di wilayah 3T.
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma. Foto: Dok. Istimewa.
“Kami mendorong upaya peningkatan kesejahteraan dosen menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pendidikan. Juga meminta agar pemerintah mempercepat dan mengarahkan pembangunan pendidikan agar sejajar, seimbang, dan berkeadilan di seluruh Indonesia,” kata Filep.
Filep berharap tindakan konkret dari pemerintah dapat segera dihadirkan guna menyelamatkan mutu pendidikan. Termasuk menciptakan perimbangan kesejahteraan bagi para dosen di seluruh pelosok Tanah Air secara adil dan merata.
"Kami berharap adanya perimbangan kesejahteraan dosen dan program kebijakan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara adil, merata dan terfokus,” ucap Filep.
