Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan sekitar 40 persen penduduk Indonesia yang berada pada kelompok kuintil 1 dan 2 (penduduk kategori miskin dan rentan) mengalami kekurangan kalori dan protein.
Ia mengatakan data tersebut didapat dari Kementerian Kesehatan. Berdasarkan data itu, tercatat sekitar 40 persen penduduk dalam kelompok tersebut mengkonsumsi kalori dan protein di bawah kebutuhan mereka.
“Sebanyak kurang lebih 40 persen penduduk Indonesia yang berada di kuintil 1 dan kuintil 2 itu mengalami kekurangan kalori dan protein," kata Sudaryono dalam acara peresmian Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center BGN di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Rabu (29/7).
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 116 juta orang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya evaluasi terkait pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.
"Ini menyedihkan tapi ini realita yang juga harus kita hadapi bahwa 40 persen itu kira-kira 116 juta. 116 juta orang kita itu kemudian kurang makan, atau kasarannya lapar," ujarnya.
Ia menjelaskan kondisi tersebut terjadi ketika asupan makanan yang dikonsumsi lebih sedikit dibandingkan kebutuhan energi seseorang untuk menjalankan aktivitas.
“Yang dimakan lebih sedikit daripada aktivitas dia. Ini satu realita ya,” kata Sudaryono.
Selain persoalan kekurangan kalori dan protein, Sudaryono mengatakan BGN juga memetakan daerah berdasarkan prevalensi stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, terdapat 20 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting terendah, 182 kabupaten/kota dalam kategori sedang, 220 kabupaten/kota kategori tinggi, dan 92 kabupaten/kota kategori sangat tinggi.
Menurutnya, pemetaan tersebut diperlukan agar intervensi gizi dapat diarahkan secara lebih tepat, khususnya ke wilayah prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
“Kita sedang mempersiapkan diri untuk bagaimana kita bisa mengintervensi langsung, memberikan gizi yang pas, yang sesuai, yang dibutuhkan khususon, khususnya di daerah-daerah yang memang angka stunting-nya tinggi dan sangat tinggi," ujarnya.
Sudaryono mengatakan BGN akan memeriksa keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Jika dapur sudah tersedia, BGN akan mendorong aktivasi, sedangkan wilayah yang belum memiliki dapur akan menjadi salah satu fokus penataan.
Dia juga menjelaskan BGN menggunakan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengetahui kondisi penerima manfaat. Data tersebut nantinya dapat disandingkan dengan data kesehatan dari Kementerian Kesehatan.
"Jadi kita bisa tahu anak sekolah SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil ini ada di mana, kondisi kesehatannya seperti apa, dapat MBG apa tidak," ujar Sudaryono.
