JAKARTA – Komisi IV DPR RI menampung berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terkait sektor pertanian, kehutanan, hingga pengembangan ekonomi pedesaan saat memanfaatkan masa reses.
Berbagai masukan yang diterima warga di antaranya menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan potensi desa, serta perluasan akses terhadap program-program pemerintah yang dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Anggota DPR Rajiv mengatakan, masa reses menjadi momentum penting bagi anggota DPR untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan persoalan yang dihadapi, sekaligus memastikan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
"Bagi saya, hadir dan mendengarkan langsung adalah cara terbaik untuk merawat harapan dan mewujudkan solusi nyata bagi masyarakat," kata Rajiv dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).
Baca Juga:Politikus PDIP Ungkap Anggaran Pelatihan SPPI Lebih Besar untuk Latsarmil ketimbang Substansi KoperasiLegislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu menegaskan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangannya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPR RI.
Menurutnya, komunikasi secara langsung dengan masyarakat menjadi modal penting agar setiap program yang diperjuangkan benar-benar menjawab kebutuhan riil di daerah.
Rajiv juga mengajak masyarakat memanfaatkan keberadaannya di Komisi IV DPR RI sebagai jembatan untuk memperjuangkan berbagai program di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta kehutanan.
"Saya ingin masyarakat tidak ragu memaksimalkan kehadiran saya di DPR RI. Mari kita bersama-sama mengoptimalkan berbagai program di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta kehutanan agar potensi desa terus berkembang dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," ujarnya.
Rajiv menilai Kabupaten Bandung, khususnya Kecamatan Ciwidey, memiliki potensi besar di sektor pertanian dan ekonomi pedesaan yang perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Baca Juga:MK Tolak Uji Materi Batas Usia Calon Kades, Syarat Minimal 25 Tahun Tetap BerlakuKarena itu, ia berkomitmen mengawal berbagai program kementerian mitra Komisi IV DPR RI agar menjangkau lebih banyak masyarakat, mulai dari bantuan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan usaha produktif, hingga program pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan warga.
"Reses bukan sekadar memenuhi agenda konstitusional, tetapi menjadi kesempatan untuk memastikan suara masyarakat benar-benar sampai ke DPR dan diterjemahkan menjadi kebijakan maupun program yang memberikan manfaat nyata," pungkasnya.
#nasional
