JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono tengah mengkaji mekanisme penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi penerima manfaat yang tinggal di daerah rawan konflik, termasuk di Papua. Menurutnya, seluruh anak Indonesia, termasuk yang berada di wilayah sulit dan membutuhkan, harus tetap mendapatkan akses perbaikan gizi.
Sudaryono mengatakan, BGN telah melakukan sejumlah proyek percontohan atau piloting untuk menjangkau anak-anak di daerah rawan konflik. Program tersebut dijalankan bekerja sama dengan TNI dan Polri dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di lokasi, termasuk gereja.
"Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya ya, ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas yang ada, seperti gereja dan lain-lain. Karena anak-anak di mana pun di Indonesia, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik dan daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Selain membahas penyaluran MBG di wilayah rawan konflik, Sudaryono juga menyinggung upaya perluasan layanan program di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut dia, Papua bukan satu-satunya wilayah yang menjadi perhatian pemerintah dalam penguatan layanan gizi.
Ia menyebut sejumlah daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku juga masuk dalam pemetaan BGN untuk mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaan program MBG.
"Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya. Kita mau perbaiki ke situ ya. Kita mau perbaiki yang memang penting dan genting harus diperbaiki," ujarnya.
(Rahman Asmardika)
