Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua agar benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, kebijakan nasional tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang sama di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang berbeda.
Pernyataan tersebut disampaikan Marinus Gea usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua memaparkan berbagai kendala implementasi KDMP di wilayah Papua.
Marinus menilai sejumlah layanan yang dirancang dalam program tersebut belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua. Salah satu contohnya adalah distribusi LPG 3 kilogram yang sulit diterapkan di sejumlah kampung pedalaman karena keterbatasan akses dan minimnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut.
"Papua memiliki tantangan geografis yang berbeda. Selain itu, tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat juga masih terbatas. Karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih harus benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar hadir sebagai program nasional," ujar Marinus Gea, Rabu (29/6/2026).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan pembangunan koperasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan yang tersedia. Menurutnya, apabila koperasi telah dibangun tetapi masyarakat tidak memiliki daya beli atau akses untuk memanfaatkan layanan tersebut, maka tujuan program tidak akan tercapai secara optimal.
Marinus mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas KDMP di Papua sebelum memperluas implementasinya. Evaluasi tersebut dinilai penting agar anggaran negara digunakan secara lebih efisien dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menilai pendekatan serupa perlu diterapkan di daerah-daerah terpencil lainnya yang memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang mirip dengan Papua.
"Program pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan sampai pembangunan menjadi mubazir karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Marinus.
Marinus berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sehingga Program Koperasi Desa Merah Putih mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.
(akn/ega)
