Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, tengah merancang mekanisme khusus untuk penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan rawan konflik dan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Dalam konferensi pers pada Rabu siang, 29 Juli 2026, Sudaryono menyadari adanya tantangan berat dalam memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu dan anak, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti Papua.
Saat ini, pihak BGN sedang memetakan dan mempelajari mekanisme terbaik agar program andalan tersebut dapat tersalurkan dengan aman dan tepat sasaran kepada penerima manfaat. Untuk merealisasikan hal ini, Sudaryono membuka opsi berkolaborasi dengan jajaran TNI dan Polri.
Baca Juga :
Tata Kelola Baru BGN dan Program MBGLangkah strategis ini sekaligus menjadi upaya BGN untuk meningkatkan rantai ekosistem MBG di wilayah timur Indonesia. Hal ini mendesak dilakukan mengingat ketersediaan infrastruktur dapur MBG di Papua saat ini baru menyentuh angka 1 persen.
"Terkait Papua yang baru 1 persen, ini tidak hanya Papua. Papua, NTT, kemudian di Maluku, dan di mana-mana, ini semua ada petanya. Kita mau perbaiki ke situ," ungkap Sudaryono dikutip dari Headline News, Metro TV, Kamis 30 Juli 2026.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penanganan pemenuhan gizi di wilayah-wilayah tersebut akan dieksekusi berdasarkan skala prioritas. BGN menggunakan pendekatan matriks penyelesaian masalah untuk menentukan wilayah mana yang harus segera ditangani.
