Dubai (ANTARA) - Seorang peneliti di Akademi Diplomatik Anwar Gargash yang berbasis di Uni Emirat Arab memandang penting setiap perjanjian yang terkait dengan navigasi di Selat Hormuz mempertimbangkan kepentingan semua negara pesisir.
Berbicara kepada RIA Novosti, Rabu, Randa Alhammadi, peneliti diplomasi dan media di Akademi Diplomatik Anwar Gargash mengatakan kesepakatan yang dibuat secara eksklusif antara Iran dan Oman dapat memfasilitasi de-eskalasi.
"Namun kesepakatan itu tidak boleh memberikan wewenang sepihak kepada negara mana pun atas jalur perairan internasional atau mengabaikan kepentingan keamanan yang sah dari negara-negara pesisir Teluk lainnya," katanya.
Untuk membuat Uni Emirat Arab (UEA) menerima dan mendukung perjanjian semacam itu, perjanjian tersebut harus transparan, memiliki dasar hukum yang kuat, dan sesuai dengan hukum maritim internasional, katanya.
Yang terpenting, perjanjian tersebut harus menjamin kebebasan navigasi yang tidak terhalang dan tidak diskriminatif, imbuhnya.
"UEA mengharapkan konsultasi resmi, karena pelabuhan, ekspor energi, perdagangan, dan keamanan nasionalnya terpengaruh secara langsung," kata pakar itu.
Menteri luar negeri dari enam negara Teluk sebelumnya telah membahas upaya untuk memastikan hak navigasi di Selat Hormuz, yang sampai saat ini masih ditutup.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: Iran, Oman, dan Arab Saudi serukan upaya bersama amankan Selat Hormuz
Baca juga: Iran serukan kerja sama kawasan pulihkan stabilitas Selat Hormuz
Berbicara kepada RIA Novosti, Rabu, Randa Alhammadi, peneliti diplomasi dan media di Akademi Diplomatik Anwar Gargash mengatakan kesepakatan yang dibuat secara eksklusif antara Iran dan Oman dapat memfasilitasi de-eskalasi.
"Namun kesepakatan itu tidak boleh memberikan wewenang sepihak kepada negara mana pun atas jalur perairan internasional atau mengabaikan kepentingan keamanan yang sah dari negara-negara pesisir Teluk lainnya," katanya.
Untuk membuat Uni Emirat Arab (UEA) menerima dan mendukung perjanjian semacam itu, perjanjian tersebut harus transparan, memiliki dasar hukum yang kuat, dan sesuai dengan hukum maritim internasional, katanya.
Yang terpenting, perjanjian tersebut harus menjamin kebebasan navigasi yang tidak terhalang dan tidak diskriminatif, imbuhnya.
"UEA mengharapkan konsultasi resmi, karena pelabuhan, ekspor energi, perdagangan, dan keamanan nasionalnya terpengaruh secara langsung," kata pakar itu.
Menteri luar negeri dari enam negara Teluk sebelumnya telah membahas upaya untuk memastikan hak navigasi di Selat Hormuz, yang sampai saat ini masih ditutup.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: Iran, Oman, dan Arab Saudi serukan upaya bersama amankan Selat Hormuz
Baca juga: Iran serukan kerja sama kawasan pulihkan stabilitas Selat Hormuz
