Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap kejanggalan dalam pengelolaan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) di Jawa Barat. Dedi juga menyoroti alur pendanaan proyek transportasi yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dedi menilai mekanisme penyaluran dana publik melalui BUMD berpotensi membuka celah kebocoran anggaran. Persoalan tersebut bahkan telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Tadi saya bicara dengan Pak Presiden. Ada dua hal yang tidak akan saya sampaikan karena menyangkut daerah lain. Yang satu hal tadi saya sampaikan adalah, saya bilang, 'Pak, ada keanehan di republik ini.' Apa keanehannya? Dana bagi hasil Migas, keuntungan dari PT Pertamina, diserahkannya harus melalui BUMD. Kenapa tidak langsung ke kas daerah?" ujar Dedi saat memberikan sambutan pada kegiatan Ground Breaking PSEL di Legok Nangka, Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).
Dedi menilai dana sektor migas tidak langsung masuk ke kas daerah karena rantai birokrasi di tubuh BUMD terlalu panjang. Ia menyebut dana tersebut justru dapat digunakan untuk membentuk struktur perusahaan baru.
"Dampaknya apa? Bertahun-tahun ke belakang masuk BUMD, oleh BUMD-nya tidak dimasukin ke kas daerah. Dibikin anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Ini saya analisis terjadi, dan kata Pak Presiden akan segera diubah peraturannya, mudah-mudahan ke depan. Saya (pikir), hal-hal yang aneh di republik ini harus segera diubah," tutur Dedi.
Dedi juga menyoroti pengelolaan proyek transportasi massal Trans Jabar. Proyek tersebut merupakan kerja sama Pemprov Jabar dengan PT Damri.
Menurut Dedi, PT Jasa Sarana tidak memberikan nilai tambah yang sebanding dalam proyek tersebut. Ia menilai keberadaan BUMD itu justru membuat alur pembayaran menjadi lebih panjang.
Dedi menjelaskan Pemprov Jabar harus menyetorkan dana kepada PT Jasa Sarana terlebih dahulu. Dana tersebut kemudian diteruskan kepada PT Damri sebagai operator.
"Apa nama BUMD-nya? Jasa Sarana. Jasa Sarana nanti bayar ke Damri. Jasa Sarana dapat dua: satu, dari 120 miliar dia dapat 5 persen; yang kedua, dari pendapatan provinsi dia dikasih operasional. Nu gelo ge mikir deui (orang gila juga mikir lagi)," kata Dedi dengan nada tinggi.
Dedi memastikan akan memangkas keterlibatan PT Jasa Sarana dalam proyek tersebut mulai Agustus 2026. Ia berencana mengubah mekanisme pembayaran agar Pemprov Jabar dapat membayar PT Damri secara langsung.
"Nanti Pak Ketua DPRD, minggu depan yang aneh akan saya ubah lagi. Saya mulai bulan Agustus saya coret, langsung dari Pemprov Jabar dengan Damri, enggak ada lagi lewat Jasa Sarana. Ini BUMD percaloan sangat luar biasa, ada bertahun-tahun," ucapnya.
Dedi juga mengungkap hasil audit dan analisis internal terhadap kinerja BUMD Jawa Barat. Ia menyebut banyak keuntungan BUMD justru berubah menjadi piutang.
"Ketika saya hitung keuntungan BUMD ini apa saja, banyak. Terus ke mana duitnya? Bikin anak perusahaan, cucu perusahaan, kerja sama dengan PT A, PT B, PT C, ratusan miliar uangnya berubah menjadi piutang, bukan masuk ke kas daerah," jelas Dedi.
Baca Juga: Survei SMRC: Dedi Mulyadi Salip Prabowo, Elektabilitas Berubah Drastis
Dedi menyiapkan restrukturisasi menyeluruh terhadap BUMD di Jawa Barat. Ia bahkan menargetkan seluruh BUMD Jabar dilebur menjadi satu wadah.
"Dan nanti BUMD Jabar hanya satu, namanya Sangga Buana. Dia penyangga dunia dan sampai akhirat," kata Dedi memungkasi pembicaraan.
