JAKARTA, DISWAY.ID - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan mekanisme khusus penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak di daerah rawan konflik, termasuk di Papua.
Sudaryono menjelaskan, pemerintah saat ini telah melakukan sejumlah proyek percontohan (piloting) dengan melibatkan TNI, Polri, serta memanfaatkan fasilitas gereja sebagai lokasi pelaksanaan program di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
"Ini juga ada misalnya MBG atau makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik, ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain," kata Sudaryono di kantornya, Rabu, 29 Juli 2026.
BACA JUGA:Menkes Ungkap Penyebab Kematian Dokter Internship Siti Zahra, Bantah Dipicu Beban Kerja
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan anak-anak di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang berada di daerah rawan konflik dan wilayah terpencil, tetap mendapatkan hak atas asupan gizi yang memadai.
"Karena anak-anak di seluruh mana pun, ya Indonesia di mana pun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik, daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu," ujarnya.
Selain menyiapkan skema penyaluran MBG, Sudaryono menyebut pemerintah juga terus memetakan berbagai persoalan di sejumlah daerah, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku, untuk menentukan prioritas penanganan.
"Terkait Papua dan lain-lain, enggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya. Kita mau perbaiki ke situ," jelasnya.
BACA JUGA:Lahan Sekolah Rakyat Muna Barat Capai 10 Hektare, Mampu Tampung 2 Ribu Siswa
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan ada 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibangun.
Zulhas menyebut saat ini terdapat lebih dari 13.000 titik SPPG dengan kondisi yang beragam, mulai dari yang telah selesai dibangun hingga yang masih dalam tahap pembangunan sekitar 80 persen.
"Ada titik baru jumlahnya 13.000 lebih. Ada yang sudah dibangun, ada yang sudah jadi, ada yang baru 80 persen. Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua," kata Zulhas dalam rapat koordinasi Program MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu, 29 Juli 2026.
Menurutnya, pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian SPPG di wilayah tertinggal dengan prevalensi stunting tinggi, seperti Papua Pegunungan, wilayah Papua lainnya, serta Nusa Tenggara Timur (NTT).
BACA JUGA:Rangkul Tokoh Lokal dan Kepala Daerah, Kementrans Pastikan Ekspedisi Patriot Diterima di Papua
"Yang daerah tertinggal, yang stunting-nya tinggi, kalau di peta itu merah, itu prioritas. Misalnya Papua Pegunungan, NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini," ujarnya.
- 1
- 2
- »
