JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menangani perkara dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Diketahui, Febrie saat ini ditahan di Rutan KPK cabang Jakarta Timur.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai kasus tersebut menjadi momentum bagi institusi untuk membuktikan komitmen pemberantasan korupsi secara profesional dan berintegritas. Kasus ini juga menjadi prioritas Jaksa Agung ST Burhanuddin yang tidak pandang bulu.
Menurutnya, dalam perspektif hukum, pertanggungjawaban pidana bersifat individual, sehingga tidak tepat jika satu kasus individu dijadikan dasar untuk melemahkan kinerja kelembagaan.
"Kasus yang melibatkan mantan pejabat tinggi memang menjadi ujian. Tapi pertanggungjawaban pidana itu melekat pada individu, bukan institusi. Karena itu agenda pemberantasan korupsi tidak boleh dikendurkan. Penegakan hukum harus tetap konsisten, profesional, dan bebas dari intervensi," ujar Suparji, Kamis (30/7/2026).
Suparji menekankan, ujian kepemimpinan justru terlihat saat organisasi menghadapi situasi tidak normal. Namun yang paling penting saat ini adalah menjaga stabilitas organisasi, independensi penanganan perkara, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum acara.
“Kepemimpinan yang tenang, transparan, dan berbasis sistem akan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik," jelasnya.
Dia juga mengapresiasi kewenangan Jaksa Agung dalam melakukan penunjukan pejabat baru yakni Jampidsus Kuntadi untuk menjaga kesinambungan organisasi.
"Kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menjabat, tetapi oleh integritas, profesionalisme, independensi, dan keberanian menegakkan hukum secara konsisten. Keberhasilan pemulihan kepercayaan sangat bergantung pada kinerja nyata Jampidsus yang baru," katanya.
"Publik sebaiknya menilai dari konsistensi pemberantasan korupsi, kualitas penuntutan, pemulihan kerugian negara, keberhasilan asset recovery, serta kepatuhan terhadap due process of law. Penilaian objektif akan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan terhadap institusi," lanjutnya.
