Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hengky Wijaya mengungkap dugaan praktik jual beli trayek angkutan JakLingko yang disebut berkaitan dengan mekanisme subsidi pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO). Dia mengaku pernah ditawari uang hingga Rp 4 miliar untuk membuka trayek baru.
Advertisement
Hal ini disampaikan Hengky dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Ia meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI mengevaluasi sistem subsidi JakLingko sekaligus menelusuri dugaan penyimpangan tersebut.
“Saya pernah ditawarkan untuk buka trek baru JakLingko, saya ditawarkan Rp 4 miliar. Kaget saya, buka trek aja dikasih Rp 4 miliar, saya bilang pasti enggak beres ini. Saya cek lagi di bawah, ternyata benar,” kata Hengky dikutip Kamis (30/7/2026).
Menurut Hengky, dugaan praktik jual beli trayek itu berawal dari koperasi yang mengajukan trayek baru. Setelah trayek diperoleh, kendaraan yang telah memiliki izin operasi diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi.
“Jadi koperasi-koperasi itu meminta trek baru habis itu angkotnya dijual. Misalnya angkotnya itu modalnya cuma Rp 150 juta. Kamu mau angkot ini enggak? Angkot ini sudah punya treknya di situ. Nah, orang beli angkotnya itu Rp 350 juta. Dari situ dia sudah untung, dari mobilnya saja dia sudah untung pertama,” ujarnya.
Tak hanya itu, Hengky juga menduga praktik tersebut berlanjut pada pengelolaan subsidi operasional. Menurut dia, pengemudi masih harus menyetorkan sebagian pendapatan kepada koperasi meski telah menerima subsidi dari pemerintah.
“Kedua, mereka mainnya di subsidinya. Per hari itu kamu harus setoran lagi berapa. Jadi yang mereka dapat balik kan Rp 900 ribu. Nah, itu nanti harus ada setoran lagi ke koperasi,” ucap Hengky.
