Penyaluran kredit masih didominasi oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
IDXChannel - Realisasi penyaluran KPP (Kredit Program Perumahan) atau KUR Perumahan mencapai Rp21,8 triliun hingga 29 Juli 2026.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, program yang diluncurkan pada akhir 2025 lalu itu ditujukan bagi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam ekosistem sektor perumahan, baik di sisi pembangunan rumah baru maupun renovasi hunian.
"Ada 98.958 debitur yang menikmati KUR Perumahan, yang belum satu tahun umurnya. Kita baru mulai September atau Oktober, jadi belum satu tahun," ujarnya dalam acara Akad Masal Rumah Subsidi FLPP dan KPP di Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
Penyaluran kredit masih didominasi oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). BRI menjadi penyalur terbesar dengan nilai Rp10,94 triliun, disusul BTN sebesar Rp4,39 triliun, BNI Rp2,24 triliun, Mandiri Rp1,43 triliun, dan BSI Rp1,15 triliun.
Dari kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD), penyaluran terbesar berasal dari Bank Jateng sebesar Rp619,51 miliar, diikuti Bank Jabar Banten Rp270,01 miliar, Bank DKI Rp147,74 miliar, Bank Jatim Rp89,97 miliar, dan Bank NTB Syariah Rp58,09 miliar.
Pada kelompok bank swasta, Nobu Bank mencatat penyaluran terbesar sebesar Rp381,80 miliar, sedangkan Bank Artha Graha Internasional mencapai Rp13,5 miliar.
Berdasarkan wilayah, realisasi penyaluran terbesar berada di Jawa Barat dengan nilai Rp4,96 triliun kepada 28.275 debitur. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur sebesar Rp3,65 triliun untuk 20.156 debitur, Jawa Tengah sebesar Rp3,44 triliun bagi 16.583 debitur, Sumatera Utara sebesar Rp991 miliar kepada 3.195 debitur, dan Bali sebesar Rp809 miliar dengan 2.072 debitur.
Secara keseluruhan, program tersebut telah menjangkau 98.958 debitur. Dari jumlah tersebut, sektor demand mendominasi dengan 96.196 debitur dan total pembiayaan Rp14,878 triliun, yang terdiri atas sektor real estate, konstruksi, serta perdagangan dan eceran. Adapun sektor supply mencakup 2.762 debitur dengan total pembiayaan Rp6,940 triliun, meliputi toko bahan bangunan, pengembang, dan kontraktor.
Maruarar mengungkapkan, pemerintah telah meningkatkan plafon Kredit Program Perumahan (KPP) pada 2026 dari semula Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang mendukung pembangunan dan renovasi rumah.
Dia berharap peningkatan plafon KPP dapat mempercepat perputaran ekonomi di sektor perumahan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok industri properti.
"Jadi program ini sangat menggerakkan ekonomi, dan untuk 5 provinsi paling tinggi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali," tuturnya.
(DESI ANGRIANI)
