Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyatakan pemerintah terus berupaya mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pembinaan dan penguatan integritas kepala daerah.
Namun, menurutnya, pemerintah tidak mungkin mengawasi seluruh kepala daerah selama 24 jam.
Tito menjelaskan, kepala daerah merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada), sehingga mekanisme pengawasannya berbeda dengan pejabat yang diangkat langsung oleh pemerintah.
“Rekrutmen kepala daerah ini kan melalui Pilkada. Beda kalau saya dulu pernah Kapolri. Itu Kapolres, Kapolda saya tunjuk, pagi saya tunjuk, sorenya saya ganti bisa. Pilkada nggak bisa, ini kan Pilkada dipilih oleh rakyat,” kata Tito kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (30/7/2026).
Ia mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah pembinaan, mulai dari peningkatan kapasitas hingga penguatan integritas dengan melibatkan sejumlah lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, Kementerian Agama, serta program BerAKHLAK.
Meski demikian, Tito menegaskan keputusan untuk tidak melakukan penyimpangan tetap bergantung pada integritas masing-masing individu.
“Semua kembali kepada individu orang masing-masing. Kami nggak bisa mengawasi mereka 24 jam, tujuh hari seminggu, 365 hari. Kalau memang dasarnya nanti dia maunya menyimpang ya kita juga nggak bisa atasi,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar kegiatan bersama KPK di 10 titik wilayah di Indonesia mulai pekan depan. Kegiatan tersebut akan membahas secara teknis berbagai persoalan yang telah diinventarisasi sebagai potensi penyimpangan di daerah.
“Mulai minggu depan kami akan keliling ke 10 titik bersama Ketua KPK, deputinya bergantian, Wamendagri bergantian. Dua hari spesifik tiap daerah. Ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh kepala daerah,” kata Tito.
Ia berharap maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dapat menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar tidak terlibat praktik korupsi.
“Dengan adanya OTT-OTT ini saya minta kepala daerah juga introspeksi agar jangan sampai bermain-main, nanti kena lagi yang lain-lain. Kita nggak bisa cegah,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai pembahasan kasus OTT kepala daerah bersama Prabowo Subianto Presiden, Tito mengaku telah menyampaikan laporan kepada kepala negara. Ia menegaskan Presiden konsisten mendukung upaya pemberantasan korupsi.
“Yang jelas saya sudah laporkan. Beliau sudah menyampaikan juga berkali-kali, jangan sampai terjadi korupsi termasuk juga oleh kepala daerah,” ucap Tito.
Ia menambahkan, komitmen Presiden terhadap penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak berubah.
“Kalau untuk penanganan korupsi beliau selalu mendukung,” pungkasnya.(faz/ham)
