jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (30/7) tentang anggaran gaji PPPK aman, seharusnya efisiensi MBG bisa untuk menggaji PPPK Paruh Waktu, hingga jutaan rupiah langsung masuk rekening. Simak selengkapnya!
1. Anggaran Gaji Aman, Kontrak PPPK & P3K PW Daerah Ini Tetap Diperpanjang
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru, Gaji Ke-13 PPPK Paruh Waktu Sudah Cair, Saatnya Negara Mewujudkan Jadi PNS
Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menyatakan masih mampu menyiapkan anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh maupun PPPK paruh waktu (P3K PW).
Oleh karena itu, Pemkab Demak memastikan tidak akan melakukan pengurangan maupun pemberhentian PPPK.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Beban Fiskal Terlalu Berat, Daerah Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Nasib Honorer Belum Diangkat Bagaimana?
Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Ahmad Sugiharto menyatakan bahwa kontrak PPPK penuh maupun P3K PW tetap akan diperpanjang. "Kami pastikan tidak ada pengurangan maupun pemberhentian PPPK. Baik PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, kontraknya tetap diperpanjang," kata Sugiharto di Demak, Kamis (30/7).
Menurut dia, Pemkab Demak telah mulai menganggarkan kebutuhan belanja pegawai untuk PPPK dan memperkirakan kebutuhan anggaran pada 2027 masih relatif sama dengan 2026.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Aturan Baru Potong Gaji Muncul, PPPK Paruh Waktu Galau Massal, Sangat Menyedihkan
Baca Selengkapnya di Bawah:
Anggaran Gaji Aman, Kontrak PPPK & P3K PW Daerah Ini Tetap Diperpanjang
2. Efisiensi Anggaran MBG Bisa untuk Menggaji PPPK Paruh Waktu yang Diangkat ASN Penuh
Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mengusulkan pemerintah mengalihkan dana efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh.
Dana efisiensi anggaran MBG sebesar Rp39 triliun, kata Fadlun, bisa untuk membayar gaji PPPK dari PPPK paruh waktu.
"Daripada dana MBG dikorupsi oleh oknum-oknum nakal, lebih baik untuk menyejahterakan PPPK dan PPPK paruh waktu," kata Fadlun kepada JPNN, Kamis (30/7/2026).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Efisiensi Anggaran MBG Bisa untuk Menggaji PPPK Paruh Waktu yang Diangkat ASN Penuh
3. Jutaan Rupiah Langsung Masuk Rekening PPPK Paruh Waktu, Bukan Gaji Bulanan
Ribuan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan segera menerima pembayaran gaji ke-13.
Pencarian gaji ke-13 untuk 3.046 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) di daerah tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Mataram.
"Tahapan pencairan gaji ke-13 PPPK PW, saat ini sedang dalam pengajuan pencairan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)," kata Kepala Badan Keuangan (BKD) Kota Mataram HM Ramayoga di Mataram, Rabu (29/7).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Jutaan Rupiah Langsung Masuk Rekening PPPK Paruh Waktu, Bukan Gaji Bulanan
4. Hari Ini Ada Rapat Besar di Senayan terkait Nasib PPPK, Penting!
Meski masa reses, pada hari ini Kamis 30 Juli 2026 Komisi II DPR RI akan menggelar rapat besar membahas sejumlah masalah yang dihadapi pemerintah daerah berkaitan dengan nasib PPPK.
Diketahui, reses masa persidangan V DPR RI mulai 22 Juli hingga 13 Agustus 2026. Rapat besar yang digelar di masa reses menunjukkan DPR RI menempatkan masalah gaji PPPK sebagai prioritas untuk segera dicarikan solusinya.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Hari Ini Ada Rapat Besar di Senayan terkait Nasib PPPK, Penting!
5. Daerah Ini Tempatkan PPPK di Kelurahan untuk Meningkatkan PAD
Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menempatkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di setiap kelurahan untuk mendata dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Langkah itu sebagai upaya pemerintah kota dalam optimalisasi PAD dengan memperbarui basis data objek pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Selama ini kita mengetahui jumlah penduduk, tetapi belum seluruhnya memiliki data yang benar-benar akurat mengenai jumlah rumah, kondisi bangunan, maupun lahan yang berpotensi menjadi objek pajak," kata Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, di Bengkulu, Rabu (29/7/2026).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Daerah Ini Tempatkan PPPK di Kelurahan untuk Meningkatkan PAD
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: SE Nomor 12 Terbit, Pemda Tak Mampu Angkat PPPK PW Jadi ASN Penuh, Jangan Melanggar UU ASN 2023
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
