Pemerintah Kota Surabaya mencatat ada 1.008 pengemudi ojek online (ojol) perempuan yang beroperasi di Kota Pahlawan. Jumlah itu merupakan bagian dari sekitar 21.000-22.000 ojol roda dua yang telah terdata di Surabaya.
Agus Hebi Djuniantoro Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya mengatakan, pekerjaan sebagai pengemudi ojol punya risiko besar, apalagi bagi perempuan karena aktivitas mereka banyak dilakukan di jalan.
“(Jumlah) ojol yang saya terima dari operator-operator itu datanya ada sekitar 20-an ribu lah, 21.000-22.000. Roda dua memang di jalan itu, pekerjaan ini mengandung risiko yang besar,” kata Hebi saat mengisi program talkshow Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (31/7/2026).
Agus Hebi Djuniantoro (kiri) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya dan Ida Widayati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) saat mengisi program talkshow Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (31/7/2026). Foto: Billy suarasurabaya.netKarenanya, untuk meminimalisir risiko itu, pemkot menyiapkan sejumlah program pemberdayaan bagi ojol perempuan. Mereka diarahkan agar punya pekerjaan alternatif dan dapat mengurangi waktu beraktivitas di jalan.
Hebi mengatakan, sebagian ojol perempuan merupakan kepala keluarga yang menggantungkan pendapatan dari pekerjaan harian. Karena itu, pelatihan keterampilan disiapkan agar mereka memiliki peluang memperoleh penghasilan dari rumah.
Meski demikian, program pemberdayaan itu diprioritaskan dulu untuk ojol perempuan yang masuk kelompok masyarakat desil satu dan dua. Bentuk intervensinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta, lewat kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah.
“Jadi kita yang mana yang kita ambil yang desil satu desil dua dulu, yang mana ini yang perempuan, itu nanti kita intervensi, maunya apa, kita kolaborasikan dengan dinas-dinas, kita intervensi mereka gitu,” bebernya.
Pelatihan yang disiapkan antara lain menjahit, membatik, memasak, tata rias, serta keterampilan lain yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan. Pemkot juga membuka peluang pemberian bantuan sarana melalui kolaborasi dengan lembaga sosial maupun program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Kalau misalnya mereka butuh latihan menjahit dan sebagainya, kita welcome. Kelompok-kelompok gitu, 20 gitu bisa kita tindak lanjut itu. Tetapi untuk mesin jahitnya nanti kita ke Disperindag atau kita carikan CSR dari Basnas atau apa yang nantinya itu akan survive,” ucapnya.
Namun, Hebi mengakui pelaksanaan pelatihan tidak mudah. Sebab, sebagian peserta menggantungkan penghasilan harian dari menarik penumpang atau menyelesaikan pesanan.
Ia mencontohkan, pelatihan menjahit bisa berlangsung empat sampai enam hari. Sementara pelatihan membatik membutuhkan waktu dua sampai enam hari. Produk hasil bimtek itu juga tidak bisa langsung terjual untuk memenuhi kebutuhan mereka.
“Jadi seperti Bimtek menjahit itu empat sampai enam hari. Nah, empat sampai enam hari ini dia dapat uang dari mana kalau dia ikut Bimtek kan gitu. Terus kemudian batik dua sampai enam hari dan itu pun belum tentu produknya itu terjual,” ujarnya.
Tantangan lainnya yakni menjaga keberlanjutan usaha setelah pelatihan selesai. Dari beberapa temuan, Pemkot mendapati bantuan seperti rombong dagang maupun mesin jahit tidak selalu digunakan secara konsisten oleh penerima.
Menurut Hebi, pemberian pelatihan dan sarana usaha tidak cukup apabila tidak dibarengi penguatan motivasi, ketangguhan bekerja, serta pendampingan berkelanjutan.
Karenanya, ke depan, program pemberdayaan akan disusun lebih terintegrasi. Jadwal pelatihan menyesuaikan waktu kerja peserta, misalnya digelar pada malam hari setelah mereka selesai menarik penumpang.
“Sebetulnya tidak hanya intervensi itu (tantangannya), tidak hanya pelatihan itu saja, tetapi yang lainnya ya opo carane (gimana caranya) orang ini tetap bisa mendapatkan penghasilan, tetapi dia juga mendapatkan ilmu untuk berkarya selain ojek gitu,” bebernya.
Selain usaha, Pemkot turut mempertimbangkan pelatihan di sektor jasa, seperti tenaga kebersihan rumah tangga dan hotel. Peserta yang berminat dapat mengikuti pelatihan, sertifikasi, hingga magang berbayar sebelum diarahkan ke lapangan kerja yang tersedia.
Sementara itu, Ida Widayati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya mengatakan, selain risiko kecelakaan, ojol perempuan juga rentan mengalami pelecehan saat bekerja.
“Yang saya intervensi ini sebagian besar adalah perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan tunggal begitu kan. Nah, ini mereka semangat untuk mendapatkan uang tiap hari, itu kan harus dilakukan,” kata Ida.
Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan Pemkot dalam memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan ekonomi bagi mereka. Ida membeberkan, pendampingan kepada ojol perempuan sudah dilakukan sejak tahun lalu.
“Jadi, tahun kemarin itu sekitar 150 ojol perempuan sudah mendapatkan pendampingan dari kita. Ada beberapa kegiatan kayak cooking class, kemudian MUA (make up artist) seperti itu. Bahkan kesehatan reproduksi pada saat itu kita kolaborasi dengan salah satu rumah sakit melakukan pemeriksaan kesehatan juga di perempuan-perempuan ojol ini,” ujar Ida.
Pada tahun ini, sekitar 100 ojol perempuan kembali mendapat pendampingan hingga Agustus. Meski demikian, Ida mengakui jumlah itu masih relatif kecil dibandingkan total ojol perempuan yang telah terdata di Surabaya.
Ida memastikan, program pemberdayaan tak langsung menghentikan para srikandi jalan itu menjadi ojol. Pemkot lebih dulu mendorong mereka agar bisa mengurangi waktu kerja di jalan secara bertahap, seiring berkembangnya ketrampilan dan sumber penghasilan lainnya.
“Memang arahan Pak Wali (Eri Cahyadi) adalah perempuan ojol ini mengurangi waktunya di jalan. Jadi boleh berkegiatan tetap menjadi ojol tetapi lebih dikurangi waktunya. Nah, oleh karena itu kita memberikan pelatihan, pendampingan agar lebih banyak beraktivitas di rumah,” jelasnya. (bil/ipg)
