Jakarta, VIVA – Penerapan mandatori biodiesel B50 dinilai dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, di balik kebijakan ini ada banyak biaya dan tagihan tersembunyi. Karenanya keberhasilan implementasi biodiesel bergantung pada tata kelola yang mampu menyeimbangkan kepentingan energi, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Hal tersebut mencuat dalam Strategic Discussion bertajuk 'B50 dan Tata Kelola Biodiesel Indonesia: Menemukan Titik Temu antara Energi, Ekonomi, Sosial, dan Ekologi' di Jakarta.
Direktur Eksekutif Traction Energy Asia, Tommy Ardian Pratama mengatakan kajian Apakah B50 Sepadan? Biaya Mandat Biodiesel Indonesia, dan Reformasi yang Dapat Mengubah Jawabannya menghitung berbagai biaya dan konsekuensi yang selama ini belum sepenuhnya diperhitungkan dalam implementasi B50. Mulai dari beban fiskal, utang karbon, kerusakan mesin, hingga manfaat sosial bersih dari kebijakan biodiesel.
Temuan tersebut juga menunjukkan hasil yang sejalan dengan kajian terpisah yang dilakukan oleh LPEM FEB Universitas Indonesia mengenai berbagai konsekuensi ekonomi implementasi B50.
"Kajian ini ingin melihat bagaimana kebijakan biodiesel dapat dijalankan secara berkelanjutan dengan menemukan titik temu antara aspek energi, ekonomi, sosial, dan ekologi," ujar Tommy dikutip dari keterangannya, Jumat, 31 Juli 2026.
Tommy mengungkapkan, biodiesel merupakan kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap masyarakat sehingga memerlukan landasan tata kelola yang lebih kuat. Saat ini, pengaturan biodiesel masih bertumpu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga diperlukan penguatan regulasi agar mampu memberikan kepastian dalam jangka panjang.
Lebih lanjut dia menilai reformasi tata kelola perlu mencakup pelibatan pekebun sawit mandiri dalam rantai pasok, diversifikasi bahan baku biodiesel melalui pemanfaatan minyak jelantah, hingga penguatan kelembagaan pengelola program biodiesel.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang juga merupakan peneliti utama kajian, Yayan Satyakti, menekankan bahwa tata kelola biodiesel berkelanjutan harus mampu menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan.
Menurut Yayan, ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan pasokan energi, tetapi juga mencakup aspek konsumsi, distribusi, keterjangkauan, aksesibilitas, serta keberlanjutan.
Lebih lanjut, Yayan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan biodiesel tidak cukup jika hanya ditentukan oleh target campuran, tetapi juga oleh kelembagaan yang mengelola pendanaan, insentif, dan rantai pasok biodiesel.
