JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengembangan area ketahanan pangan terintegrasi di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Arahan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), serta Perumda Dharma Jaya yang akan mengelola kawasan tersebut.
"Saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas LH, KPKP, dan juga kepada Direktur Utama Dharma Jaya untuk sepenuhnya sebisa mungkin warga lokal yang diberdayakan," ucap Pramono saat meninjau langsung lokasi tersebut, Jumat (31/7/2026).
Baca juga: Pemprov DKI Bakal Bangun Peternakan Sapi hingga Kebun Jagung di Tangerang
Proyek yang dikelola Perumda Dharma Jaya diperkirakan dapat menyerap sekitar 200 tenaga kerja.
Sementara kebutuhan tenaga kerja untuk pengembangan kawasan yang dikelola DLH dan KPKP masih dalam tahap perhitungan.
"Yang di Dharma Jaya tadi Pak Dirut sudah menyampaikan kurang lebih bisa 200. Kemudian yang di Dinas LH dan KPKP nanti saya minta untuk dihitung dulu ya," kata dia.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun sentra ketahanan pangan di atas lahan milik daerah seluas hampir 100 hektare di Ciangir.
Lahan itu akan dikembangkan untuk peternakan sapi, ayam, perikanan, hingga pertanian seperti jagung dan padi.
"Yang akan digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup 40 hektare, oleh Dharma Jaya 20 hektare, dan kemudian memang sebagian digunakan sebagai kontribusi Pemerintah DKI Jakarta untuk Kementerian Hukum dan HAM, ada lapas di sini," ujar Pramono.
Pembangunan fasilitas yang dikelola Dharma Jaya dijadwalkan dimulai sekitar November 2026 dengan nilai investasi hampir Rp 1 triliun.
Baca juga: Lahan Ciangir Bukan Pengganti TPS Bantargebang, Pramono: Ini Tempat Ketahanan Pangan
Sementara itu, pengembangan lahan yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), serta Badan Aset diminta dimulai paling lambat awal September.
Nantinya, pengembangan ketahanan pangan di lokasi tersebut juga akan memanfaatkan pupuk dan pakan hasil pengolahan sampah organik dari Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Jakarta.
"Pupuk hasil dari TPS3R yang ada di Jakarta yang kemarin teman-teman juga ikut melihat salah satunya yang ada di Menteng Atas," ucap Pramono.
Pramono juga menegaskan, tempat tersebut bukanlah lokasi pembuangan alternatif Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
"Sekali lagi bukan tempat untuk sampah, tetapi tempat untuk ketahanan pangan yang berkaitan dengan sapi dan sebagainya yang tadi sudah saya jelaskan," tegas dia.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyatakan, Pemerintah Provinsi Banten mendukung pengembangan sentra ketahanan pangan tersebut.
"Kami sangat berterima kasih karena memilih lokasi di Provinsi Banten dan kami yakin segala niat baik yang direncanakan oleh Pak Gubernur ini pasti akan bermanfaat bagi kita semua, bagi warga Banten, bagi warga sekitar, dan tentunya bagi Indonesia," tambah dia dalam kesempatan yang sama, Jumat.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
