Pantau - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan ketahanan energi harus ditempatkan sejajar dengan ketahanan nasional saat berdialog dengan guru besar dan akademisi Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai penguatan ketahanan energi, percepatan transisi energi, dan dekarbonisasi di Indonesia.
Dialog Bahas Penguatan Ketahanan Energi NasionalEddy Soeparno menggelar High Level Dialogue bersama para guru besar dan akademisi UGM untuk menghimpun masukan strategis terkait penguatan ketahanan energi nasional, percepatan transisi energi, dan proses dekarbonisasi.
Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketahanan nasional, transisi energi, komitmen dekarbonisasi, dan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Forum itu juga membahas berbagai rekomendasi dari kalangan akademisi mengenai harmonisasi kebijakan energi nasional, percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penguatan riset dan inovasi teknologi, pembangunan infrastruktur energi, reformasi regulasi, pengembangan ekonomi karbon, serta skema pembiayaan untuk menarik investasi hijau.
“Forum ini memperkaya perspektif kita bahwa urgensi ketahanan energi adalah sama urgensinya dengan ketahanan nasional. Negara yang tidak mampu menjamin pasokan energinya akan menghadapi risiko terhadap stabilitas ekonomi, daya saing industri, bahkan kedaulatan nasional,” katanya.
Menurut Eddy, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyediakan riset berbasis bukti, mengembangkan teknologi, dan menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung transformasi sektor energi.
“Indonesia membutuhkan kebijakan energi yang berbasis ilmu pengetahuan. Karena itu, saya sangat mengapresiasi berbagai masukan dari para Guru Besar dan akademisi UGM yang memberikan perspektif komprehensif mengenai penguatan ketahanan energi, strategi percepatan transisi energi, hingga langkah konkret menuju dekarbonisasi nasional,” lanjutnya.
Kolaborasi Dinilai Kunci Percepatan Transisi EnergiEddy mengatakan Indonesia memiliki peluang menjadi kekuatan energi bersih dunia melalui pengembangan bioenergi berbasis sawit dan biomassa, percepatan elektrifikasi, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya skala besar, pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS), serta pemanfaatan teknologi nuklir sebagai pembangkit baseload rendah karbon.
“Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi kekuatan energi bersih dunia. Yang kita perlukan sekarang adalah keberanian mengambil keputusan, konsistensi kebijakan, serta kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.”
Ia menegaskan percepatan transisi energi membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan agar mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kedaulatan bangsa.
“Ketahanan energi harus kita tempatkan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional. Sama seperti pangan dan pertahanan, energi merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kedaulatan bangsa. Karena itu, agenda transisi energi harus dipercepat melalui kebijakan yang konsisten, dukungan investasi, penguasaan teknologi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.
