Jakarta: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menilai pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dengan Bali sebagai salah satu lokasi pengembangannya akan membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Dewata di luar sektor pariwisata.
Juda mengaku optimistis prospek perekonomian Bali akan semakin beragam seiring langkah pemerintah mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor jasa keuangan.
"Kami optimistis prospek perekonomian Bali akan semakin beragam ke depan seiring langkah pemerintah memperkuat diversifikasi ekonomi daerah di luar sektor pariwisata," ujar Juda dalam keterangan yang disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali, dikutip dari Antara, Jumat, 31 Juli 2026.
Saat menghadiri Townhall Meeting Kemenkeu Satu Bali di Denpasar, Kamis, 30 Juli 2026, Juda mengajak jajaran Kementerian Keuangan di Bali memperkuat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kalangan akademisi guna mendukung pengembangan kawasan strategis tersebut.
Pemerintah menilai pembentukan PFII merupakan langkah strategis untuk membangun arsitektur baru sektor keuangan nasional yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, sekaligus tetap mengedepankan kepentingan nasional.
Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang PFII menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 21 Juli 2026.
Dengan regulasi tersebut, Indonesia memiliki dasar hukum untuk membangun pusat finansial internasional yang diharapkan mampu menarik investasi berkualitas, memperkuat sektor jasa keuangan nasional, memperluas pembiayaan pembangunan, serta meningkatkan daya saing ekonomi.
Baca Juga :
Pemerintah Siapkan Lokasi Pusat Keuangan Ada di Jakarta dan Bali(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)
Soroti program prioritas APBN
Dalam kesempatan itu, Juda juga mengapresiasi pelaksanaan berbagai program prioritas yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.
Secara nasional, jumlah penerima manfaat MBG kini mencapai 63 juta jiwa, setelah pemerintah melakukan penyempurnaan data dari target awal 82,9 juta jiwa agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Sementara di Bali, berdasarkan data Kanwil DJPb Bali periode Januari-Juni 2026, telah berdiri 277 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau sekitar 55,73 persen dari target 497 unit.
SPPG tersebut didukung 12.503 petugas, dengan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 618.390 orang, meliputi siswa taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), ibu hamil, serta balita.
Selain mendorong penguatan ekonomi, Juda mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik di lingkungan Kementerian Keuangan.
Ia juga menegaskan komitmen penerapan zero tolerance terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pentingnya mempercepat transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
