Pantau - Kementerian Dalam Negeri menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif menghadapi tantangan disinformasi dan misinformasi di era digital.
Humas Diminta Bangun Komunikasi yang Cepat dan AkuratStaf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik mengatakan pelatihan tersebut menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan Pranata Humas dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
"Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing," katanya.
Menurut Anwar, perkembangan artificial intelligence (AI), media sosial, dan derasnya arus informasi telah mengubah cara masyarakat menerima sekaligus menyebarkan informasi.
Ia menilai tantangan berupa disinformasi dan misinformasi membuat pemerintah harus menghadirkan komunikasi yang cepat, akurat, adaptif, transparan, mudah dipahami, dan mampu membangun kepercayaan publik.
"Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab," ujarnya.
Strategi Komunikasi Harus Berbasis DataAnwar menjelaskan laporan Digital 2026 dari Data Reportal mencatat Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau 80,5 persen dari total populasi serta sekitar 180 juta pengguna media sosial.
Menurutnya, besarnya ruang digital tersebut menuntut pemerintah menyusun strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, dan mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi secara efektif.
Ia menegaskan Pranata Humas tidak hanya bertugas mempublikasikan kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengomunikasikan kebijakan kepada masyarakat.
Anwar mengajak seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi agar setiap kebijakan pemerintah didukung strategi komunikasi yang terencana, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat.
