jpnn.com, BANDUNG - PT Pertamina (Persero) memperkuat komitmen pengembangan energi bersih nasional melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait dengan kolaborasi strategis untuk memanfaatkan sampah menjadi hidrogen rendah karbon, biomethane, dan biofuel.
Kerja sama tersebut menjadi langkah penting membangun ekosistem hidrogen terintegrasi sekaligus mendukung transisi energi dan penyelesaian persoalan sampah di Jawa Barat.
BACA JUGA: Pertamina Jaga Keandalan Jantung Distribusi Energi Nasional di Gerbang Jawa
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara PT Pertamina (Persero) dan Pemprov Jabar di Bandung, Rabu (29/7).
Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang kerja sama strategis, mulai dari pengembangan energi baru dan terbarukan, pengelolaan lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.
BACA JUGA: Pertamina Bekali UMKM dengan Sertifikasi Halal untuk Bantu Memperluas Peluang Pasar
Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini mengatakan, salah satu fokus utama kerja sama tersebut adalah rencana pemanfaatan methane yang berasal dari sampah yang ada di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat.
Melalui kolaborasi tersebut, biogas yang berasal dari sampah selanjutnya dipurifikasi menjadi biomethane yang kemudian diproses menjadi hidrogen.
BACA JUGA: Pertamina NRE Hadirkan Energi Bersih untuk Dukung Pembelajaran 768 Siswa SMPN 2 Mandau
Upaya tersebut merupakan bagian dari pengembangan ekosistem waste to energy.
"Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, salah satunya pengelolaan sampah di kawasan TPA Sarimukti. Sampah yang diolah nantinya akan menghasilkan biogas, kemudian dikembangkan menjadi hidrogen dan biomethane," ujar Emma.
Menurut Emma, pengembangan proyek tersebut merupakan sinergi Pertamina Group agar tercipta rantai nilai energi bersih yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Emma menyampaikan program ini akan dikerjakan bersama Subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) dan Subholding Gas.
"Masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab mulai dari penyediaan feedstock, pengolahan, pembangunan infrastruktur, hingga distribusi dan komersialisasi produk energi," katanya.
Emma menjelaskan, kolaborasi tersebut juga melibatkan mitra internasional, termasuk Hyundai dari Korea Selatan, sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan teknologi energi low carbon.
"Kami melihat ini sebagai kolaborasi yang sangat baik antara Pertamina, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan mitra internasional dalam mengembangkan energi low carbon, khususnya hidrogen," jelas Emma.
Emma mengatakan program ini diharapkan menjadi percontohan dalam membangun ekosistem hidrogen di Indonesia.
"Apabila implementasinya berjalan dengan baik, model bisnis ini dapat diperluas dan direplikasi di berbagai daerah," ujarnya.
Sebagai perusahaan energi, lanjut Emma, Pertamina memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
"Harapan kami, kolaborasi ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari komitmen Pertamina terhadap community development dan pembangunan berkelanjutan," tutur Emma.
Selain penandatanganan Kesepakatan Bersama di atas, di kesempatan yang sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga melakukan groundbreaking Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan TPPAS Legok Nangka.
Saat beroperasi, fasilitas tersebut dirancang mampu mengolah sekitar 2.000 ton sampah per hari menjadi energi listrik berkapasitas sekitar 40 MW, sekaligus mendukung pengembangan hidrogen dan biomethane sebagai energi bersih.
Kehadiran fasilitas ini juga diharapkan dapat mengurangi beban TPPAS Sarimukti yang selama ini menjadi lokasi utama pengelolaan sampah di kawasan Bandung Raya.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pembangunan PSEL Legok Nangka merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan energi bersih sekaligus menyelesaikan persoalan sampah.
Dia berharap pembangunan fasilitas ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga dapat segera beroperasi.
"Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih baik, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sekaligus menghasilkan energi bersih secara berkelanjutan melalui pemanfaatan energi baru terbarukan," ujar Yuliot.
Menurut Yuliot, fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2029 dengan kapasitas pembangkit sekitar 40 MW dan diperkirakan mampu menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja.
Proyek ini juga akan mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan sampah menjadi energi dan bahan bakar terbarukan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan PSEL Legok Nangka akan semakin memperkuat posisi Jawa Barat sebagai salah satu pusat pengembangan energi bersih di Indonesia.
"Dengan hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi ini, Jawa Barat akan semakin memperkuat posisinya sebagai provinsi penghasil energi bersih terbesar di Indonesia," ujar Dedi.
Menurut Dedi, pengembangan fasilitas serupa akan diperluas ke sejumlah Kawasan lain di Jawa Barat, sehingga persoalan sampah dapat ditangani secara lebih optimal sekaligus meningkatkan pasokan energi bersih di Jawa Barat. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bioenergy Lestari Diakui Dunia, Pertamina Raih Penghargaan Outstanding SDG Innovator 2026
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi
