Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan ratusan unit dapur yang bermasalah secara administratif. Temuan ini dilakukan setelah dilakukan audit mendalam terhadap lebih dari 27 ribu fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN, Sudaryono, menyebutkan bahwa anomali ini mencakup penggandaan nomor rekening hingga penyaluran dana ke dapur yang belum memiliki aktivitas operasional.
"Oleh karenanya, setelah kami verifikasi satu per satu, maka kami telah menemukan adanya 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian either dobel atau rekening dapurnya enggak ada atau dapurnya belum beroperasi," terang Sudaryono dalam sesi jumpa pers di kantor BGN, Jumat (31/7/2026).
Berdasarkan temuan tersebut, Sudaryono melanjutkan, BGN langsung mengambil tindakan pembekuan guna mengamankan arus kas negara yang telah terlanjur disalurkan melalui virtual account.
Dia juga menegaskan bahwa pengembalian dana ini merupakan hasil verifikasi ketat terhadap 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Terhitung secara rinci, total uang negara yang diselewengkan dari anggaran MBG ini yaitu Rp 311.246.295.184.
"Totalnya Rp311,2 miliar kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini dari 414 SPPG," jelas Sudaryono.
Sudaryono menerangkan, proses pengembalian dana ke kas negara difasilitasi melalui jaringan perbankan Himbara, meliputi Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI).
Baca Juga: BGN Kembalikan Rp311,2 Miliar Uang Negara dari Temuan Rekening Dapur SPPG Bermasalah
Baca Juga: MBG Diklaim Boros Rp10,5 Triliun per Tahun, Bos BGN Angkat Tangan: Saya Gak Ada...
"Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPBG sebesar Rp137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPBG sebesar Rp74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPBG sebesar Rp71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPBG dan kami kembalikan Rp12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPBG kami kembalikan Rp15,3 miliar. Totalnya Rp311,2 miliar," jelas dia.
Langkah verifikasi menyeluruh ini dipastikan akan terus berlanjut untuk menyaring pihak-pihak yang tidak kredibel dalam mengelola program prioritas pemerintah.
