Pantau - Komisi IV DPRD Kota Bogor meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dibiayai APBD tidak sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) selama proses penyempurnaan data masih berlangsung agar masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses terhadap bantuan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Dinas Kesehatan.
DPRD Dorong Evaluasi Penyaluran BansosKetua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhamad Nur mengatakan pihaknya meminta penjelasan dari BPS mengenai variabel dan pengelompokan desil penerima bantuan.
Ia mengungkapkan, "Kami meminta keterangan dari BPS terkait variabel dan pengelompokan desil. Rekomendasi kami adalah mengevaluasi kembali program bantuan yang dibiayai APBD agar tidak sepenuhnya mengacu pada parameter data sensus nasional, sehingga hak masyarakat tidak hilang."
Fajar menjelaskan penyempurnaan DTSEN diperkirakan masih membutuhkan waktu sekitar tiga hingga enam bulan.
Selama proses pembaruan data berlangsung, pemerintah daerah dinilai perlu memiliki ruang diskresi agar warga yang layak tetap memperoleh bantuan.
Ia menambahkan Pemerintah Kota Bogor telah mengalokasikan anggaran untuk verifikasi lapangan melalui Dinas Sosial.
Verifikasi lapangan tersebut bertujuan meningkatkan akurasi data penerima bantuan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Subhan mengatakan terdapat selisih sekitar 20 ribu warga antara data Kota Bogor dan data nasional.
Menurut Subhan, data daerah perlu dioptimalkan dalam penyaluran bantuan sosial agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
BPS Jelaskan Perubahan Desil Bersifat DinamisStatistisi Ahli Muda BPS Kota Bogor Ferry Maurist menjelaskan perubahan desil penerima bantuan bersifat dinamis.
Ia mengungkapkan, "Perubahan desil dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat."
Ferry menjelaskan proses pemeringkatan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga daerah.
Ia menambahkan masyarakat dapat memanfaatkan fitur Usul Sanggah pada aplikasi Cek Bansos untuk mengajukan pembaruan atau sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian data sosial ekonomi.
