PIDATO Presiden pada peringatan hari lahir PKB ke-28 pada 23 Juli lalu menghidupkan lagi istilah usang: londo ireng.
Ia ditembakkan ke sekelompok warga negara di luar lingkar kekuasaan, mulai dari jurnalis, pengamat, hingga aktivis LSM.
Setelah menjadi perbincangan ramai, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan klarifikasi. Istilah tersebut hanyalah analogi sejarah untuk menyindir mereka yang dianggap mengutamakan kepentingan asing di atas kepentingan nasional.
Secara historis, Londo Ireng atau Zwarte Hollanders awalnya merujuk pada tentara bayaran asal Afrika Barat yang direkrut oleh Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) pada abad ke-19 untuk memadamkan perlawanan domestik di Nusantara.
Ketika istilah ini dipungut kembali oleh kekuasaan di abad ke-21, terjadi lompatan semantik yang mengkhawatirkan.
Apakah pemerintah sedang melakukan monopoli patriotisme, hanya pemerintah yang berhak menentukan siapa yang nasionalis, siapa yang Londo Ireng?
Disebut monopoli patriotisme karena melalui narasi ini institusi negara dipersepsikan sedang mengklaim diri sebagai satu-satunya pemegang saham sah atas nasionalisme.
Kekuatan di luar pemerintah diposisikan sebagai penonton pasif atau, dalam skenario terburuk, dituduh sebagai agen infiltrasi asing.
Dampak yang paling mengkhawatirkan dari retorika ini bukanlah sekadar pembungkaman kritik. Ia juga menyuburkan pengaburan batasan antara "negara" sebagai entitas bangsa dan "pemerintah" sebagai pemegang kuasa yang temporer.
Mengkritik kebijakan pemerintah secara otomatis dicap sebagai tindakan yang tidak nasionalis.
Baca juga: Membaca Survei, Belajar dari Jokowi
Ironisnya, ketika tuduhan Londo Ireng diarahkan kepada aktor-aktor masyarakat yang sebagian besar berada di luar pemerintahan, pada saat yang sama terungkap kejadian-kejadian memalukan di lingkungan birokrasi itu sendiri.
Korupsi merajalela dalam bentuk transaksional jual beli jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bukan hanya di level eselon, jual jabatan itu merasuk sampai ke level perangkat desa, dengan harga ratusan juta rupiah, seperti di Kabupaten Pati.
Ketika pejabat di tingkat pusat sibuk menuding para pengkritik sebagai Londo Ireng, di tingkat akar rumput sebagian masyarakat justru rela membayar uang suap hingga ratusan juta rupiah demi bisa masuk ke dalam lingkaran kasta negara.
Apa yang terjadi sesungguhnya?
Tesis utama esai ini berargumen, dari segi komunikasi politik, ketakutan pemerintah akan infiltrasi asing dan penggunaan istilah Londo Ireng sesungguhnya merupakan bentuk proyeksi psikologis yang terbalik.
Pihak yang perilakunya paling menyerupai kompeni dan tentara bayaran di masa lalu bukanlah kaum intelektual atau jurnalis yang kritis.
Justru perilaku Londo Ireng itu ditemukan pada oknum-oknum di dalam tubuh birokrasi dan masyarakat yang memperjualbelikan jabatan demi status sosial dan kemapanan ekonomi sepihak.
Bagaimana hal itu terjadi? Esai ini akan membedah bagaimana lingkaran setan ini terbentuk dari kombinasi antara kegagalan komunikasi politik antargenerasi dan warisan feodalisme kolonial yang belum tuntas didekolonisasi.
Untuk memahami bagaimana istilah Londo Ireng bisa lolos menjadi narasi resmi seorang kepala negara di era digital, kita harus mereka-reka bagaimana kiranya dapur komunikasi politik di lingkaran utama kekuasaan. Kita dapat merumuskan beberapa skenario kemungkinan.
Lolosnya Memori Generasi Baby Boomers dan Ketiadaan Devil AdvocatesSkenario pertama dan yang paling masuk akal adalah melihat wacana ini sebagai produk dari sisa-sisa memori kolektif generasi Baby Boomers.
Para pemimpin dan lingkarannya yang tumbuh besar di era Perang Dingin dan memiliki latar belakang militer kental cenderung melihat dunia melalui lensa ancaman geopolitik klasik, infiltrasi intelijen, dan kedaulatan teritorial.
Ketika generasi ini akhirnya memenangkan kekuasaan setelah penantian panjang, muncul kesenangan melepaskan kembali narasi-narasi romantis masa lalu yang selama ini tersimpan di ruang bawah sadar.
