jpnn.com, JAKARTA -
Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus mantan Ketua PBNU, Prof. Hanief Saha Ghafur mengharapkan Muktamar ke-35 NU 2026 yang akan digelar di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, 27–31 Agustus 2026 mendatang dapat memilih orang sukses dan memiliki prestasi sebagai pimpinan PBNU.
BACA JUGA: Menjelang Muktamar NU, Juni Tamsil Sebut Ratusan PCNU Indonesia Timur Bersepakat Dukung Kiai Marsudi Syuhud
Selain itu, dia mengusulkan utuk memilih calon ketua umum PBNU yang memberikan program terbaik bagi kebutuhan organisasi.
Harapan itu disampaikan Prof Hanief saat Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertema Mencari Format Ideal Kepemimpinan NU di Kafe Trisnoku, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).
BACA JUGA: Menkeu Purbaya Bertemu Gus Yahya Menjelang Muktamar NU, Bahas Apa?
Selain Prof Hanief, diskusi ini juga menghadirkan dua narasumber, yaitu Pengamat politik sekaligus mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), AS Hikam dan Pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, Buntut, Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim atau Gus Faris serta Nono Suwarno sebagai moderator.
Pada kesempatan itu, Hanief mendorong setiap calon Ketua Umum PBNU dalam Muktamar mendatang menyampaikan visi, program, target, serta indikator keberhasilan secara terbuka kepada publik.
BACA JUGA: Ikhtiar Menjaga Kesinambungan Ilmu, KH Zulfa Mustofa Luncurkan Kitab Menjelang Muktamar NU
Menurutnya, pemilihan pemimpin harus diukur dari kapasitas, kompetensi, serta gagasan membangun NU.
“Publik NU berhak mengetahui calon akan membawa NU ke mana, program apa yang akan dijalankan, targetnya apa, dan bagaimana mengukurnya. Jangan sampai setelah terpilih baru menyusun visi. Program harus konkret, realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan," katanya.
Hanief mengingatkan bahwa organisasi yang strategis adalah organisasi yang berorientasi pada masa depan.
Dia menilai program-program yang terlalu normatif, seperti menjadikan NU pusat peradaban dunia tanpa peta jalan yang jelas, hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi.
"Program harus memiliki rencana aksi, target waktu, indikator keberhasilan, dan sumber daya yang jelas. Kalau hanya berhenti pada seminar atau wacana, organisasi tidak akan bergerak," tegas Hanief.
Hanief juga menyoroti besarnya energi PBNU yang selama ini banyak tersita untuk mengurus persoalan internal organisasi, sehingga ruang bagi program-program transformasi menjadi terbatas.
Untuk memperkuat tata kelola organisasi, Hanief mengusulkan pembentukan Majelis Tahkim di lingkungan PBNU sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara berjenjang, mulai dari PCNU, PWNU hingga PBNU. Dengan demikian, persoalan organisasi tidak seluruhnya menumpuk di tingkat pusat.
Selain itu, Hanief mengusulkan penyusunan regulasi internal yang lebih kuat, seperti Peraturan Perkumpulan tentang Etika dan Perilaku Pengurus serta Peraturan tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik agar disiplin organisasi dapat ditegakkan secara konsisten.
Dia juga mendorong penyusunan Rencana Induk Pengembangan NU untuk jangka panjang yang menjadi pedoman seluruh kepengurusan, layaknya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Yang paling penting bukan siapa calonnya, tetapi apakah calon tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi. NU membutuhkan arah yang jelas, tata kelola yang kuat, dan kepemimpinan yang mampu menjalankan agenda transformasi demi kemajuan organisasi dan bangsa," tegas Prof Hanief.
Lebih lanjut, Prof Hanief menegaskan Nahdlatul Ulama (NU) membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas sebagai manajer transformatif untuk menjawab tantangan organisasi yang semakin besar dan kompleks.
Menurut Hanief, NU tidak pernah kekurangan figur maupun ulama yang layak memimpin.
Namun, kata dia, organisasi sebesar NU membutuhkan kemampuan manajerial yang mampu menggerakkan perubahan secara nyata.
"NU kaya akan calon pemimpin dan ulama besar. Yang masih dibutuhkan adalah lebih banyak manajer yang mampu menggerakkan organisasi menuju transformasi," ujar Hanief.
Hanief menegaskan tuntutan saat ini bukan hanya pergantian kepemimpinan, melainkan transformasi organisasi secara menyeluruh, mulai dari kepemimpinan, manajemen, hingga kebijakan yang berorientasi pada masa depan.
Sementara itu, Pengamat politik sekaligus mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Muhammad AS Hikam, berharap Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mendatang mampu melahirkan kepemimpinan yang progresif. Pemimpin NU ke depan harus mampu mengembalikan relevansi NU sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa.
Hikam juga menyoroti kedekatan organisasi dengan kekuasaan serta kasus hukum kader yang dinilainya sebagai peringatan dini bagi tata kelola organisasi.
“Dalam lima tahun terakhir, menurut saya, justru terjadi semacam setback dalam relevansi NU. Apalagi jika kita melihat apa yang dahulu diinginkan dan dicita-citakan oleh Gus Dur. Menghidupkan Gus Dur berarti menghidupkan kembali paradigma itu. NU hampir kehilangan peran sebagai leading sector kepemimpinan pemikiran," ujar AS Hikam.
Hikam menegaskan bahwa mencari format kepemimpinan ideal bukan berarti meremehkan kepemimpinan saat ini, melainkan merespons tantangan zaman dengan berpijak pada warisan para masyayikh.
Dia menyoroti perlunya menghidupkan kembali paradigma Gus Dur yang membangun NU bukan sekadar gerakan keagamaan, tetapi juga pusat fikrah yang mandiri dan kritis dalam merespons persoalan sosial hingga demokratisasi.
Terkait dinamika menjelang Muktamar NU, Hikam menyikapi santai adanya perbedaan pandangan maupun riak-riak kecil di internal organisasi.
Hikam meyakini forum permusyawaratan tertinggi warga Nahdliyin tersebut akan berjalan lancar dengan tetap mengedepankan tradisi musyawarah.
"Kalau NU ingin kembali melanjutkan paradigma Gus Dur, tokoh-tokohnya banyak. Tinggal memilih. Tetapi jika paradigma itu hendak dilanjutkan, tentu ada konsekuensinya, termasuk perlunya perbaikan aturan main dan tata kelola organisasi yang menjadi tanggung jawab kepemimpinan NU di masa depan," ujar Hikam.
Soroti Pendekatan Struktural
Pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, Buntut, Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim atau Gus Faris menilai konflik yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan dampak dari pengelolaan organisasi yang terlalu bertumpu pada pendekatan struktural.
Menurutnya, dinamika yang berkembang saat ini, termasuk perselisihan antara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menunjukkan bahwa organisasi tengah menghadapi persoalan serius yang harus segera diselesaikan.
"Hari ini PBNU dikelola hanya dengan pendekatan struktural. Akibatnya lahirlah berbagai dinamika yang kita saksikan sekarang, termasuk konflik antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU," ujar Gus Faris.
Dia menilai saling memberhentikan pengurus dengan dasar aturan organisasi merupakan fenomena yang belum pernah terjadi dalam sejarah NU.
Menurutnya, baik keputusan Rais Aam memberhentikan Gus Yahya maupun pemberhentian Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU oleh Gus Yahya sama-sama menggunakan pendekatan administratif.
“Fenomena saling memecat seperti ini baru terjadi sekarang. Dampaknya meluas hingga menjelang Muktamar dan forum-forum organisasi lainnya," katanya.
Gus Faris mengaku khawatir kondisi tersebut akan memengaruhi jalannya Muktamar NU mendatang. Menurutnya, secara psikologis para pihak sudah terlanjur saling berhadapan sehingga berpotensi mengganggu kondusivitas forum permusyawaratan tertinggi di tubuh NU.
"Saya khawatir Muktamar tidak berjalan kondusif karena secara psikologis para pihak sudah saling menjatuhkan. Suasana seperti ini sangat mudah memengaruhi jalannya forum organisasi," ujarnya.
Untuk mengakhiri konflik, Gus Faris mendukung usulan pembentukan Dewan Tahkim sebagaimana disampaikan Prof. Hanief Saha Ghafur (Guru Besar UI dan mantan Ketua PBNU). Apabila mekanisme tersebut tidak memungkinkan, ia berharap jajaran Mustasyar mengambil peran sebagai penengah demi menjaga keutuhan organisasi.
"Kalau bisa dibentuk Dewan Tahkim. Kalau tidak memungkinkan, Mustasyar harus mengambil peran untuk memberikan jalan keluar dan menyelesaikan konflik. Kalau tidak, konflik ini akan terus berlanjut," tegasnya.
Dari perspektif pesantren, Gus Faris menilai budaya NU sejatinya menghargai perbedaan pendapat, bahkan yang tajam sekalipun. Namun, menurutnya, perbedaan tersebut selama ini selalu diarahkan untuk mencari kemaslahatan, bukan dipertontonkan kepada publik melalui saling serang dan saling menjatuhkan.
"Di NU perbedaan pendapat itu biasa, tetapi semuanya dilakukan demi kemaslahatan, bukan karena kebencian. Apa yang terjadi sekarang bukan budaya NU," katanya.
Ia menambahkan, apabila kepemimpinan organisasi sudah tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan yang ada, maka pergantian kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam organisasi.
Untuk itu, Rais Aam Kiai Miftachul Akhyar, Gus Yahya, dan Gus Ipul tidak boleh dicalonkan lagi pada Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, 27–31 Agustus 2026.
"Ini bukan soal pribadi seseorang baik atau tidak. Dalam organisasi yang dinilai adalah hasil pengelolaannya. Kalau memang sudah terbukti tidak mampu menyelesaikan persoalan organisasi, ya sudah diganti saja," pungkas Gus Faris.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
