JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak keberatan yang diajukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 055/X/KIP-PSI/2025.
Putusan KIP tersebut menyatakan salinan ijazah dan transkrip nilai Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan informasi terbuka.
"Mengadili: menolak keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya," tulis amar putusan yang termuat dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta yang dilihat pada Sabtu (1/8/2026).
Bahkan, PTUN menguatkan putusan KIP tersebut. "Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 055/X/KIP-PSI-A/2025, tanggal 10 Maret 2026," ujarnya.
Sebelumnya, KIP mengabulkan sebagian gugatan perkara 055/X/KIP-PSI/2025 yang diajukan Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman yang tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi). Dalam perkara ini, UGM menjadi Termohon.
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ucap Ketua Majelis Rospita Vici Paulyn ketika membacakan amar putusan, Selasa 10 Maret 2026.
