Blitar (beritajatim.com) – Kebijakan pembatasan akses di Jalan Puncak Bendungan Lahor yang baru saja diterapkan oleh Perum Jasa Tirta (PJT) I mendapatkan gelombang protes warga, Sabtu (1/8/2026). Baru berjalan sekitar empat jam sejak diberlakukan pukul 09.00 WIB, aturan yang melarang kendaraan roda empat melintas di jalur vital penghubung Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang tersebut akhirnya runtuh setelah ratusan massa membuka paksa portal penutup.
Aksi pembukaan paksa ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat dan pelaku usaha lokal yang menilai kebijakan tersebut mencekik perekonomian warga sekitar, serta minimnya ruang dialog yang disediakan pihak pengelola.
Ketegangan di lapangan memuncak pada Sabtu siang. Massa yang berkumpul di kawasan perbatasan meluapkan kekecewaannya karena tidak ada perwakilan direksi PJT I yang mendatangi lokasi untuk beraudiensi.
Aksi diawali dengan jebolnya pagar penutup di simpang tiga Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, sekitar pukul 13.30 WIB. Tak berselang lama, sekitar pukul 14.00 WIB, massa di simpang tiga Desa Selorejo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, melakukan hal serupa.
Seketika, ratusan kendaraan roda empat yang sempat mengular dan tertahan kembali memadati jalan puncak bendungan.
Aparat keamanan dari TNI dan Polri yang berjaga di tenda darurat kawasan rest area Desa Ngreco memilih tidak melakukan tindakan represif.
“Kami hanya melakukan pengawalan pada pemberlakuan pembatasan akses oleh Perum Jasa Tirta I. Karena penutupnya dibuka [setelah didesak massa], ya itu kewenangan mereka,” ujar Kabag Ops Polres Blitar, Kompol Sony.
PJT I sejatinya memberlakukan pembatasan tersebut demi menjaga keamanan Bendungan Lahor yang berstatus sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas). Namun, kebijakan ini dinilai mengabaikan realitas sosial-ekonomi masyarakat lokal. Akses jalan tersebut selama ini menjadi urat nadi perekonomian, khususnya bagi para pelaku UMKM dan pedagang kecil di kawasan Wisata Ngreco.
Koordinator Aksi, Hadi Wiyono (Pak Dur), menegaskan bahwa warga pada dasarnya tidak menentang status Obvitnas atau aspek keamanan bendungan. Namun, aturan yang dibuat tidak boleh mematikan mata pencaharian warga.
“Perekonomian warga tumbuh dari kawasan ini. Banyak pedagang kecil, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang mencari nafkah setiap hari di sekitar Bendungan Lahor. Kalau akses ditutup, lalu bagaimana mereka bisa hidup?” tutur Pak Dur.
Senada dengan Pak Dur, perwakilan Gerakan Masyarakat Blitar (GMB), Mariono Setyo Budi (Budi Kempes), menyayangkan sikap tertutup dari pengelola kawasan pada awal aksi.
“Kami datang bukan untuk membuat kerusuhan, kami ingin berdialog. Tetapi sejak tadi kami menunggu, tidak ada satu pun pihak PJT I yang berani menemui masyarakat. Kalau aspirasi rakyat terus diabaikan, jangan salahkan apabila masyarakat mengambil tindakan,” tegas Budi Kempes.
Sempat diwarnai ketegangan dan adu argumen, Direksi PJT I akhirnya melunak setelah menggelar pembahasan internal menyikapi situasi di lapangan.
Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat PJT I, Aris Widya, sebelumnya membenarkan bahwa pagar penutup memang dibuka secara paksa oleh pengunjuk rasa. Namun, demi menjaga kondusivitas wilayah, PJT I akhirnya menyepakati jalan tengah.
Perwakilan Direksi PJT I, Agung, menyampaikan bahwa kendaraan roda dua maupun roda empat kini diperbolehkan kembali melintas, namun dengan skema pembatasan jam operasional khusus untuk roda empat. (owi/kun)
