jpnn.com - JAKARTA - Upaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia dinilai belum memberikan perhatian yang cukup kepada kendaraan niaga berat, terutama truk.
Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) yang dikutip dalam kampanye “Janji Jangan Ngebul” menunjukkan bahwa truk hanya mencakup sekitar 4 persen dari total populasi kendaraan di Indonesia. Sayangnya, kendaraan tersebut menyumbang hingga 30 persen dari keseluruhan emisi sektor transportasi darat.
BACA JUGA: Minta Kepastian Insentif Kendaraan Listrik, Periklindo: Jangan Bikin Pasar Menunggu
Besarnya kontribusi emisi tersebut mendorong peluncuran kampanye “Janji Jangan Ngebul” dalam rangkaian Indonesia Net Zero Summit 2026, Sabtu, 1 Agustus 2026.
"Kampanye ini menyerukan agar produsen otomotif mulai mengambil peran lebih besar dalam elektrifikasi armada truk nasional," kata Campaign Lead “Janji Jangan Ngebul”, Rafaela Xaviera, Sabtu (1/8).
BACA JUGA: Dari Warung ke Truk Listrik, Strategi Hijau & Digital Garudafood Memukau Mahasiswa Undip
Dia menjelaskan komitmen dekarbonisasi produsen otomotif seharusnya tidak hanya tertuang dalam dokumen maupun berpusat pada kendaraan penumpang. Produsen otomotif memiliki kemampuan teknis dan modal yang dapat digunakan untuk mempercepat transisi menuju truk listrik.
“Kami ingin memastikan segmen truk, yang juga memberikan dampak lingkungan nyata berdasarkan kajian yang sudah ada, mendapatkan perhatian yang setara,” katanya.
BACA JUGA: Peduli Lingkungan, Deltalube Sumbang Penampungan Sampah untuk Warga
Secara global, penggunaan truk listrik telah berkembang, terutama di Tiongkok dan Eropa.
Di Indonesia, tantangan utama dinilai berada pada ketersediaan kendaraan, pembangunan infrastruktur pengisian daya, serta kesiapan rantai pasok komponen dalam negeri.
Project Lead Just EV dari Enter Nusantara, Balqist Aroma Bunga, menilai elektrifikasi truk tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan.
Transisi tersebut juga berhubungan dengan ketahanan energi dan stabilitas rantai pasok nasional.
“Ketergantungan pada BBM impor membuat perekonomian dan rantai pasok kita sangat rentan, padahal truk adalah tulang punggung logistik nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, produsen otomotif perlu melihat truk listrik sebagai peluang bisnis masa depan, bukan sekadar konsekuensi dari kebijakan atau regulasi pemerintah.
Climate Program Manager Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Kiara Putri Mulia mengatakan isu truk listrik perlu mendapatkan tempat lebih besar dalam pembahasan transisi kendaraan listrik nasional.
Menurut dia, proses dekarbonisasi transportasi tidak akan selesai apabila elektrifikasi hanya menyasar mobil dan sepeda motor penumpang. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad
