Pantau - Wali Kota Samarinda Andi Harun mendorong reformasi fiskal melalui efisiensi belanja dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai strategi menghadapi penurunan kemampuan fiskal akibat kondisi ekonomi global sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
Pemkot Samarinda Pangkas Belanja dan Perketat Perjalanan DinasAndi Harun mengatakan pemerintah daerah harus berani mengambil langkah taktis dengan menekan belanja yang tidak mendesak agar anggaran lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Tidak bisa kita paksakan semua belanja sesuai visi dan misi kepala daerah. Kita harus bisa menekan belanja, terutama yang bisa ditunda,” ungkap Andi Harun dalam Dialog Publik Membaca Potret Fiskal Kaltim 2027 di Samarinda.
Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
"Saya pastikan berdosa kalau APBD besar, tapi manfaatnya minim bagi masyarakat," ujarnya.
Sebagai langkah efisiensi, Pemerintah Kota Samarinda memangkas belanja makan dan minum dinas yang sebelumnya mencapai Rp98 miliar serta mengevaluasi kegiatan seremonial yang tidak mendesak.
Selain itu, anggaran perjalanan dinas diperketat hingga hanya sekitar Rp7 miliar dengan seluruh persetujuan berada di bawah kendali kepala daerah.
"Kalau ada kepala dinas yang mau melakukan perjalanan dinas, harus atas persetujuan kepala daerah langsung. Ini cara kita melakukan efisiensi ekstrem,” katanya.
Andi Harun mengaku sejak Januari hingga Agustus 2026 dirinya hanya melakukan dua kali perjalanan dinas untuk agenda yang sangat mendesak dan memilih menggunakan dana pribadi saat memenuhi undangan sebagai narasumber di luar daerah.
"Saya pakai dana pribadi. Sebagai pimpinan, kita harus bisa memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada jajaran,” tuturnya.
Penguatan PAD dan BUMD Jadi Strategi FiskalSelain melakukan efisiensi, Andi Harun memperkuat Pendapatan Asli Daerah yang saat ini berada di kisaran Rp1,2 triliun dengan mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
"BUMD tidak boleh lagi menjadi beban yang menyusu pada APBD, melainkan harus menghasilkan keuntungan bagi daerah," ungkapnya.
Ia juga meminta jajarannya mengedepankan pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah saat memperjuangkan hak anggaran ke pemerintah pusat.
"Perjuangan ke pusat harus didasari platform yang jelas. Narasi yang dibawa harus didasari data yang valid sesuai kondisi objektif di lapangan, bukan sekadar narasi politik,” tegas Andi Harun.
Gagasan tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Syafruddin yang menilai langkah mitigasi fiskal Pemerintah Kota Samarinda dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan Timur.
"Kinerja Wali Kota Samarinda patut diapresiasi, para kepala daerah di Kaltim bisa belajar dari apa yang dilakukan Wali Kota Samarinda saat ini,” ujar Syafruddin.
