Korupsi Ketimun: Tidak Semata Kancil yang Salah

Setiap kali membuka berita, kita hampir selalu menemukan kabar tentang pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Hari ini kepala daerah, besok anggota legislatif, lalu pejabat kementerian dan lembaga negara.

Bahkan yang terkini-konon katanya-ada saling sandera kasus antar oknum pejabat lembaga penegak hukum. Seolah korupsi telah menjadi cerita yang terus berulang dengan tokoh yang berganti.

Data KPK menunjukkan bahwa sejak berdiri pada 2004 hingga akhir 2025, lembaga ini telah menangani lebih dari 1.700 penyidikan dan 1.500 penuntutan perkara korupsi.

Anggota DPR dan DPRD, kepala daerah, aparatur sipil negara, hingga pejabat kementerian menjadi kelompok yang paling banyak terjerat. KPK juga mencatat sekitar separuh perkara korupsi yang ditanganinya berasal dari pemerintah daerah.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan lagi persoalan yang bersifat insidental, melainkan masalah yang terus saja berulang.

Jawaban yang paling mudah tentu saja menyalahkan individu. Memang, setiap pelaku korupsi harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak ada sistem yang dapat memaksa seseorang menjadi koruptor. Integritas pribadi tetap menjadi benteng pertama dan utama.

Namun, jika kasus serupa terus terjadi di berbagai lembaga dan daerah selama bertahun-tahun, rasanya terlalu menyederhanakan masalah jika semua kesalahan hanya dibebankan kepada individu.

Ilmuwan politik Robert Klitgaard menjelaskan bahwa, korupsi tumbuh ketika ada monopoli kekuasaan, kewenangan yang besar, tetapi minim pengawasan. Sementara itu, ekonom peraih Nobel Daron Acemoglu menegaskan bahwa, kualitas institusi sangat menentukan perilaku para pemegang kekuasaan. Sistem yang lemah akan membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang, sedangkan sistem yang transparan dan akuntabel akan mempersempit peluang tersebut.

Namun, dalam konteks Indonesia, persoalannya tidak berhenti pada individu dan sistem birokrasi. Ada faktor lain yang kerap luput dari perhatian, yaitu biaya politik yang mahal.

Untuk memenangkan sebuah kontestasi politik, tidak sedikit calon pejabat harus mengeluarkan biaya besar, mulai dari kampanye, konsolidasi tim, hingga kebutuhan operasional di lapangan. Tidak jarang mereka juga bergantung pada dukungan para penyandang dana. Ketika jabatan berhasil diraih, muncul godaan untuk mengembalikan modal politik tersebut melalui penyalahgunaan kekuasaan.

Persoalan ini diperkuat oleh budaya patronase atau balas budi politik. Ilmuwan politik seperti Edward Aspinall menjelaskan bahwa, hubungan politik di Indonesia masih sering dibangun melalui pertukaran kepentingan. Dukungan saat pemilu kemudian dibalas dengan proyek, jabatan, atau akses terhadap sumber daya negara. Dalam situasi seperti ini, jabatan publik tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai alat untuk memenuhi berbagai kewajiban politik.

Korupsi akhirnya berkembang menjadi sebuah ekosistem. Seorang pejabat mungkin tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi juga merasa harus "membayar utang" kepada para pendukung, penyandang dana, atau kelompok yang membantunya memperoleh kekuasaan. Selama mata rantai ini tidak diputus, penangkapan terhadap satu koruptor hanya akan membuka ruang bagi pelaku berikutnya.

Fenomena tersebut jadi mengingatkan saya pada kisah legenda rakyat tentang Si Kancil Mencuri Ketimun. Sejak kecil kita diajarkan bahwa kancil bersalah karena mencuri. Walaupun ia sangat cerdik sehingga berhasil lolos dari perangkap petani, namun ia tetaplah salah, perbuatannya mencuri merupakan perbuatan yang salah.

Sekarang bayangkan jika setiap malam selalu ada kancil cerdik yang berhasil masuk ke kebun yang sama. Hari ini satu kancil tertangkap, besok datang kancil lain. Petani sedang sibuk menangkap kancil yang kedua, kancil yang pertama sudah berhasil kabur dari tangkapan. Lalu minggu depan muncul lagi kancil yang lain, dan begitu seterusnya.

Analogi ini bukan untuk membenarkan pencurian, melainkan untuk mengingatkan bahwa menghukum pelaku saja tidak cukup jika penyebab yang memungkinkan kejahatan terus terjadi tidak pernah dibenahi. Koruptor harus dihukum, tetapi negara juga harus memperbaiki "kebun" yang membuat korupsi mudah tumbuh.

Karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan tiga langkah yang berjalan bersamaan.

Pertama, memperkuat integritas individu. Pendidikan antikorupsi harus diwujudkan dalam pembiasaan hidup jujur, keteladanan pemimpin, serta kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan kesempatan memperkaya diri.

Kedua, membenahi sistem dan politik. Transparansi anggaran, digitalisasi pelayanan publik, penguatan pengawasan, perlindungan terhadap pelapor pelanggaran, serta penegakan hukum yang konsisten harus berjalan seiring dengan reformasi pembiayaan politik. Selama biaya untuk memperoleh kekuasaan masih sangat mahal dan budaya patronase tetap dipelihara, korupsi akan terus menemukan jalannya.

Ketiga, membangun budaya masyarakat yang antikorupsi. Korupsi tidak lahir tanpa sebab. Ia tumbuh ketika masyarakat menganggap suap sebagai hal yang biasa, memilih pemimpin karena uang, atau membiarkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa kritik. Masyarakat yang berani mengawasi dan menolak praktik-praktik tersebut adalah bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi.

Harus kita akui, korupsi bukan sekadar persoalan moral individu, tetapi juga persoalan sistem, budaya politik, dan sikap masyarakat. Karena itu, perang melawan korupsi tidak cukup hanya dilakukan di ruang sidang atau melalui operasi tangkap tangan. Ia harus dimulai dari pembenahan cara kita membangun kekuasaan, mengelola birokrasi, dan menanamkan nilai integritas.

Kisah Sang Kancil mengajarkan kita bahwa pencuri memang harus dihukum, apa pun alasannya. Namun bangsa yang ingin benar-benar terbebas dari pencurian tidak hanya menangkap kancil, tetapi juga memperbaiki pagar, menjaga kebun, dan memastikan tidak ada lagi celah yang mengundang pencuri datang kembali.

Sebab, selama kita hanya sibuk menangkap kancil tanpa memperbaiki "sistem kebun"-nya, ketimun itu akan terus hilang, hanya pelakunya saja yang berganti.